‎Janji Manis KUR BRI di Wilayah Stabat, Kabupaten Langkat, Berbanding Terbalik

‎Janji Manis KUR BRI di Wilayah Stabat, Kabupaten Langkat, Berbanding Terbalik
Gedung PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Stabat di Jalan KH Zainul Arifin, Kabupaten Langkat, Jumat, (20/11/2026). (Foto :Kliksumut.com/Dody Ariandi)

‎KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Komitmen perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disepakati Pemerintah Kabupaten Langkat dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang (BO) Stabat yang beralamat di Jalan KH Zainul Arifin No. 52, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kamis (19/11/2026), langsung mendapat sorotan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah kerjanya.

‎Pedagang kecil menilai janji kemudahan modal tersebut kerap berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, terutama terkait transparansi kuota dan syarat agunan.
‎
‎Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti bersama Pimpinan Cabang atau Branch Office Head (BOH) BRI Stabat di bawah koordinasi BRI Region 1/RO 1 Medan, Gerry Prawira Imam, beserta jajaran membahas penguatan sinergi ekonomi daerah di Kantor Bupati Langkat, Kamis (19/11/2026). Dalam pertemuan itu, Pemkab Langkat mendorong agar penyaluran KUR menyasar sektor perikanan, perkebunan, dan peternakan, sekaligus menjajaki kerja sama layanan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BACA JUGA: Dolar Hari Ini Sabtu 21 November 2026: Rupiah di Kisaran Rp18.200, Segini Kurs USD ke Rupiah Terbaru
‎
‎”Kami berharap program BRI dapat terus dikembangkan bersama pemerintah daerah sehingga mampu membantu pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih produktif,” ujar Tiorita.
‎
‎Namun, di balik rencana tersebut, seorang pelaku UMKM berinisial YN (35) di Langkat mengeluhkan sulitnya mengakses informasi kuota KUR yang transparan di tingkat kantor unit maupun cabang. Saat mengajukan pinjaman modal kerja bersubsidi, pedagang kerap mendapat jawaban bahwa kuota telah habis atau justru diarahkan ke skema kredit komersial dengan bunga lebih tinggi.
‎
‎”Awalnya komunikasi bagus. Ketika ketahuan ada dugaan penyimpangan, petugas lapangannya langsung memblokir nomor,” beber YN kepada Kliksumut.com, Jumat (20/11/2026).
‎
‎Selain persoalan kuota, pelaku usaha juga menyoroti masih munculnya permintaan agunan tambahan untuk pengajuan KUR Mikro di bawah Rp100 juta. Padahal, regulasi pemerintah secara tegas melarang kewajiban agunan tambahan untuk plafon tersebut, isu yang sebelumnya juga sempat disoroti pihak DPRD Kabupaten Langkat.

BACA JUGA: ‎Berkas KUR Nasabah Raib di BRI Unit Tanjung Pura, Konfirmasi Media Dijawab Pertanyaan Balik
‎
‎Pelaku UMKM berharap kehadiran pimpinan baru di BRI Cabang Stabat membawa pembenahan nyata di tingkat layanan bawah, bukan sekadar seremoni pertemuan. Transparansi kuota di setiap kantor unit serta kepatuhan petugas lapangan terhadap aturan KUR dinilai menjadi kunci agar program permodalan pemerintah benar-benar menyentuh pedagang kecil.
‎
‎Sebagai informasi bagi masyarakat, pelaku UMKM yang menemukan dugaan penyimpangan prosedur, pemaksaan produk non-KUR, atau permintaan agunan yang tidak sesuai ketentuan dapat melaporkannya melalui layanan resmi BRI di nomor 1500017, Kontak OJK 157, maupun Komisi III DPRD Kabupaten Langkat.(KSC)

Reporter: Dody Ariandi

Pos terkait