KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyampaikan, Capaian ini menjadi pijakan untuk meningkatkan standar pelayanan publik secara lebih optimal pada tahun mendatang.
“Penilaian tahun 2025 ini menunjukkan adanya transformasi pendekatan pengawasan. Tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas secara menyeluruh, integritas aparatur, hingga keadilan dalam pelayanan,” ujar Surya saat menghadiri acara Penyampaian Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jl. Sudirman No. 41 Medan, Selasa (24/2/2026).
Evaluasi dan Target Layanan Publik 2026
Dalam sambutannya, Surya mengapresiasi kehadiran jajaran Ombudsman RI dan menekankan bahwa pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Secara nasional, rata-rata nilai pelayanan publik berada pada angka 74,64, masuk kategori sedang.
Meski bersyukur atas capaian Pemprov Sumut, Surya memberikan catatan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota yang masih mengalami ketimpangan kualitas layanan.
“Ada yang sudah kualitas tinggi, tapi ada juga yang masih kategori rendah. Ini PR kita bersama. Target kita di tahun 2026 adalah mencapai kategori Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi,” tegasnya.
BACA JUGA: Kualitas Pelayanan Publik Pemprov Sumut Meningkat, IPP Naik Jadi 4,27 pada 2025
Untuk mewujudkan target tersebut, Surya menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan kepala daerah se-Sumut untuk melakukan lima langkah strategis: memperbaiki layanan tanpa menunggu penilaian tahun berikutnya, menangani setiap keluhan masyarakat secara cepat dan transparan, menghilangkan budaya “minta dilayani” dengan mengedepankan empati serta profesionalisme, mendorong inovasi layanan berbasis teknologi guna memangkas birokrasi dan pungli, serta meminta Inspektorat lebih proaktif mencegah maladministrasi.
Penilaian Ombudsman Lebih Komprehensif
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Herdensi Adnin, menjelaskan bahwa penilaian tahun 2025 menggunakan instrumen lebih komprehensif yang mencakup dimensi input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Kembangkan Layanan Kesehatan Regional Antisipasi Lonjakan Pasien Probis
“Ukurannya tidak lagi hanya soal ada atau tidaknya papan pengumuman standar pelayanan. Kami melihat bagaimana respons cepat terhadap keluhan dan tingkat kepuasan masyarakat secara nyata,” jelas Herdensi.
Data Ombudsman menunjukkan, dari 14 kabupaten/kota yang disurvei di Sumut, mayoritas berada pada kategori kualitas tinggi dan sedang.
Acara ini turut dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan, serta para bupati dan wali kota se-Sumut. (KSC)
