KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menepis tudingan bahwa terdapat dana mengendap sebesar Rp3,1 triliun di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pemprov memastikan saldo kas daerah per 15 Oktober 2025 hanya sebesar Rp900 miliar, angka yang dinilai wajar untuk kebutuhan operasional daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumut, Andriza Rifandi, menanggapi data dari Kementerian Keuangan yang menyebut Sumut sebagai salah satu daerah dengan simpanan dana APBD tertinggi di bank.
“Kas daerah kami hanya Rp900 miliar. Tidak mungkin disembunyikan, karena semuanya tercatat dan diawasi. Tidak benar ada dana triliunan yang mengendap,” tegas Andriza kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).
Dana Mengendap di Sumut Dipertanyakan, Pemprov Minta Klarifikasi
Andriza menjelaskan, angka Rp900 miliar merupakan saldo riil yang tercatat di RKUD Bank Sumut dan telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana tersebut merupakan kas aktif yang digunakan untuk operasional rutin dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Itu data resmi yang tercatat di sistem Kemendagri. Jika disebut Rp3,1 triliun, kami minta klarifikasi karena bisa jadi itu akumulasi dana dengan kabupaten/kota atau data lama yang belum diperbarui,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak pernah menahan dana publik atau membiarkan kas daerah “tidur” di rekening tanpa penggunaan. Seluruh transaksi keuangan daerah terekam dalam sistem dan diawasi oleh Kemendagri serta Kementerian Keuangan.
“Kalau ada dana di luar itu, kita perlu telusuri apakah itu milik Pemprov atau gabungan dana transfer kabupaten/kota. Tapi kami pastikan, tidak ada dana mengendap seperti yang disebutkan,” tambahnya.
BACA JUGA: BPKAD Sumut Klarifikasi Pernyataan Menkeu: Tak Ada Dana Rp3,1 Triliun Mengendap di Bank
Data Menkeu: Sumut Masuk Daftar 15 Daerah dengan Simpanan Anggaran Tertinggi
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi daerah menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan dana mengendap tertinggi, mencapai Rp3,1 triliun per September 2025. Berikut daftar 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana APBD tertinggi di bank:
1. DKI Jakarta – Rp14,6 triliun
2. Jawa Timur – Rp6,8 triliun
3. Kota Banjarbaru – Rp5,1 triliun
4. Kalimantan Utara – Rp4,7 triliun
5. Jawa Barat – Rp4,1 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro – Rp3,6 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat – Rp3,2 triliun
8. Sumatera Utara – Rp3,1 triliun
9. Kepulauan Talaud – Rp2,6 triliun
10. Kabupaten Mimika – Rp2,4 triliun
11. Kabupaten Badung – Rp2,2 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu – Rp2,11 triliun
13. Bangka Belitung – Rp2,10 triliun
14. Jawa Tengah – Rp1,9 triliun
15. Kabupaten Balangan – Rp1,8 triliun
Namun, Pemprov Sumut menilai data tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman publik.
BACA JUGA: Menkeu Purbaya: Perlakukan Wajib Pajak dengan Baik, Tax Amnesty Jangan Diulang Terus
Pemprov Siap Buka Data, Tegaskan Transparansi Pengelolaan Anggaran
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, BPKAD Sumut menyatakan siap membuka data keuangan daerah jika diperlukan. Mereka memastikan seluruh pengelolaan anggaran sudah sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Kami mendukung upaya transparansi keuangan daerah. Jika ada keraguan, mari sama-sama verifikasi datanya agar tidak menimbulkan salah persepsi,” tutup Andriza. (KSC)
