Untuk diketahui, sebelumnya, oleh Majelis Hakim perkara ini diberikan kesempatan mediasi. Pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020, tapi Pihak Tergugat yakni Wali Kota Medan hanya mengirimkan kuasa hukum. Namun kuasa hukum hadir tanpa surat kuasa khusus untuk mediasi sehingga hakim mediasi
Denny Lumbang Tobing SH MH menganggap Wali Kota Medan tidak hadir.
Pada mediasi berikutnya, 16 Desember 2020. Pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya bahkan tidak menghadiri sidang, demikian juga untuk sidang mediasi tanggal 23
Desember 2020 dan 6 Januari 2021.
“Adapun tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Prof. Usman Pelly dan kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka Medan, yakni menuntut Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Wali Kota Medan,” ungkap Redyanto.
Baca juga: 66 Anggota Paskibraka Akan Mengikarkan Bendera Pusaka di Lapangan Merdeka
“Isinya agar Walikota melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan Revisi/Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031 dan memasukkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas + 4,88 Ha ke daftar Cagar Budaya;dan/atau 2. Menerbitkan Keputusan Walikota Medan untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan seluas + 4,88 Ha sebagai Cagar Budaya,” pungkasnya. (wl)
