MEDAN | kliksumut.com – Terkait adanya komentar dari Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE tentang adanya pembangunan lampu jalan di Kota yang diduga dikerjakan asal jadi menjadi perhatian serius lembaga legislatif dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Sumatera dan NAD.
Dalam konfirmasi kepada Wali Kota Medan melalui WhatsApp terkait adanya komentar dan pemberitaan di media online, Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Pemko Medan hingga saat ini tidak mau komentar.
BACA JUGA: Ketua DPRD Medan Minta BPK Harus Audit Pembangunan Lampu Jalan Kota Medan
Melalui nomor WhatsApp, Jum’at (17/3/2023) ke 08126252xx18 yang menggunakan timer default maka semua pesan baru yang akan hilang dari chat ini 24 jam setelah dikirim, Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo tidak mau membalas atau komentar walaupun pesan yang dikirim sudah terceklis dua atau sudah terbaca.
Sebelumnya dalam pemberitaan atau komentar Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE bahwa ada pembangunan lampu jalan di kota yang diduga dikerjakan asal jadi menjadi perhatian serius dari Lembaga Legislatif dan sampai meminta agar pelaksanaan proyek lampu jalan diminta dihadiri Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Sumatera dan NAD.
Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengatakan, pelaksanaan pembuatan Lampu jalan yang ada di kota Medan bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2022. “Dimana untuk pelaksanaan pembangunan Lampu jalan tersebut menganggarkan sebesar Rp.25,7 Miliar” kata Hasyim saat dikonfirmasi via selular.
Namun, ujarnya dalam pelaksanaan pekerjaan diduga asal jadi. Padahal niatnya pekerjaan itu untuk memperindah Kota Medan. “Dengan anggaran yang begitu besar, maka perlu pihak BPK mengaudit kinerja pelaksanaan Lampu jalan tersebut,” pinta Hasyim yang juga Ketua DPRD Kota Medan.
BACA JUGA: Ketua DPRD Medan Lagi Konsen Untuk Persiapan LKPJ Wali Kota Medan
Lanjutnya, dan akan meminta Komisi di DPRD Medan yang membidangi kinerja pelaksanaan lampu jalan bersama instansi terkait serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Hal ini juga untuk mengetahui dimana permasalahannya. Sehingga terjadi hal yang tak sesuai diharapkan,” terangnya.
Sementara untuk BPK, katanya perlu mengaudit dengan tujuan apakah ada indikasi korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan penerangan lampu jalan. (Wl/Alian)
