KLIKSUMUT.COM | NIAS BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan gizi anak dan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Komitmen ini ditunjukkan melalui rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan MBG yang digelar di Ruang Aekhula, Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Selasa (22/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Asisten II Setda Nias Barat, Asaria Harefa, S.I.P., M.M., yang mewakili Pj. Sekretaris Daerah.
BACA JUGA: Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Berhasil 99,99% Meski Ada Kasus Keracunan
Dalam sambutannya, Asaria menyampaikan bahwa program MBG bukan sekadar kegiatan bagi-bagi makanan, tetapi bagian dari strategi pembangunan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Nias Barat mendukung sepenuhnya pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi layak, sekaligus memberdayakan petani dan nelayan lokal,” ujar Asaria.
Asaria juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor serta evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
BACA JUGA: Distribusi Program MBG Ditarget Rampung Februari 2026, BGN Fokus Atasi Kendala Verifikasi
Dorong Kemandirian Pangan & Ekonomi Daerah
Program MBG yang merupakan bagian dari agenda nasional ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga sebagai momentum membangun kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat Nias Barat melalui pemanfaatan potensi lokal.
“Ini bukan sekadar program pemberian makanan. Ini adalah strategi jangka panjang untuk menyehatkan generasi dan menumbuhkan ekonomi lokal,” tutup Asaria Harefa.
BACA JUGA: Menko Abdul Muhaimin Iskandar Tegaskan Kasus Keracunan MBG Akibat Kesalahan Manajemen
Validasi Lokasi dan Larangan Penggunaan Gas Subsidi
Koordinator Wilayah MBG Nias Barat, Yusminar S. Dakhi, yang menjadi narasumber utama menjelaskan, tahapan penjaringan calon investor untuk mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta menyoroti pentingnya validasi lokasi dan standar pelaksanaan agar sesuai dengan ketentuan gizi dan kesehatan.
Yusminar juga menegaskan bahwa pengelola dapur MBG dilarang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami ingin memastikan program ini tidak mengganggu hak subsidi energi masyarakat. Selain itu, bahan baku harus mengutamakan hasil bumi lokal seperti ayam, ikan, sayuran, dan buah dari petani dan nelayan Nias Barat,” ujarnya.
BACA JUGA: DPRK Aceh Selatan Soroti Pengawasan Program MBG, Tegaskan Pentingnya Sertifikat Hygiene dan Sanitasi
Dukungan Dinas Kesehatan dan OPD Terkait
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat, Bdn. Yana Srimeni Gulo, S.Tr.Keb., M.K.M., turut memberikan masukan mengenai pentingnya standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Dinas Kesehatan siap melakukan pendampingan, pengecekan kandungan gizi, serta kelayakan makanan sebelum disajikan kepada masyarakat,” ucap Yana.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi dan SDA, pimpinan OPD, serta sejumlah ASN, menunjukkan keterlibatan penuh lintas sektor. (KSC)
REPORTER: Yeremia Hia
