KLIKSUMUT.COM | DELISERDANG ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menegaskan larangan berjualan di atas drainase dan trotoar, khususnya di sepanjang Jl. Pasar Delimas, Lubuk Pakam. Kebijakan ini bertujuan menjaga fungsi fasilitas umum sekaligus melindungi keselamatan pengguna jalan.
Larangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Pemkab Deliserdang mendasarkan kebijakan ini pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta telah mendahuluinya dengan surat pemberitahuan dan imbauan kepada para pedagang dan pemilik ruko.
Kirim Surat Imbauan ke Pemilik Ruko
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Deliserdang, Saur MN Pangaribuan, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan informasi pelarangan kepada penghuni ruko melalui surat Nomor 500.11/246/PAB/2026 tertanggal 27 Januari 2026.
BACA JUGA: Ratusan PKL Karo Hadang Mobil Satpol PP, Tuding Penertiban Tidak Adil
Surat tersebut berisi imbauan agar pedagang tidak memanfaatkan trotoar maupun fasilitas pejalan kaki sebagai tempat berjualan. Hal ini dapat mengganggu fungsi perlengkapan jalan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 ayat (2),” ujar Saur, Jumat (30/1/2026).
Saur menambahkan, larangan berjualan di atas drainase dan trotoar telah berlaku sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.
BACA JUGA: Tepis Bertindak Tebang Pilih, Satpol PP Karo Tertibkan PKL di Pusat Pasar Berastagi
Satpol PP Siap Lakukan Penertiban
Pemkab Deli Serdang memastikan akan mengambil langkah tegas apabila para pedagang tetap mengabaikan imbauan tersebut. Melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Pemkab Deli Serdang menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban.
Penertiban tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Nomor 7 Tahun 2015 yang telah direvisi menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Trantibum. Satpol PP akan menindak pedagang yang masih berjualan di atas drainase atau trotoar sesuai ketentuan yang berlaku.
Kecamatan Dukung Penegakan Perda
Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Niwa Dzavira, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Penertiban tersebut sebagai bentuk penegakan peraturan daerah demi kepentingan masyarakat luas.
BACA JUGA: Penertiban Pedagang Pilih Kasih, PKL Desak Bupati Karo Copot Jon Karnanta dari Jabatan Kasatpol PP
“Menurut kami dari pemerintah kecamatan, kebijakan ini merupakan penegakan peraturan daerah untuk memastikan semua masyarakat dapat menggunakan fasilitas infrastruktur publik sesuai fungsinya,” jelasnya.
Niwa menegaskan bahwa pedagang yang tetap berjualan di atas drainase atau trotoar harus siap menerima konsekuensi penertiban oleh Satpol PP.
“Sebagaimana semua regulasi, jika melanggar, tentu ada konsekuensi. Untuk hal ini, Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah, tentu saja akan melakukan tugas penegakan aturan sesuai Perda,” tuturnya.
Ia menambahkan, langkah penertiban ini bertujuan menciptakan ketertiban serta memastikan pemanfaatan fasilitas publik berjalan sesuai peruntukannya. (KSC)
