KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah melalui Kementerian UMKM segera menggulirkan program relaksasi dan bantuan modal bagi pelaku UMKM dan industri kreatif yang terdampak bencana di tiga provinsi Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga, saat ditemui awak media di Hotel Arya Duta Medan, Kamis (12/2/2026). Menurut Lamhot, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap pelaku usaha kecil yang mengalami kerugian akibat bencana.
“Kita sudah canangkan bahwa di tiga provinsi, para pelaku UMKM yang terdampak bencana akan mendapatkan relaksasi,” kata Lamhot.
BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Sumbagut Bekali UMKM Binaan dengan Pelatihan Fotografi Produk
Selain relaksasi, pemerintah juga memberikan kemudahan perizinan usaha dan tambahan modal bagi para pelaku UMKM yang ingin kembali beroperasi. Lamhot menekankan bahwa banyak pengusaha kecil kehilangan modal akibat bencana, sehingga intervensi pemerintah menjadi sangat penting agar roda ekonomi daerah terdampak bisa segera berjalan kembali.
“Kalau mereka tidak punya modal lagi, tentu negara harus hadir. Kementerian UMKM sudah memiliki skema program untuk membantu mereka bangkit kembali,” ujarnya.
Program ini ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat, bahkan diupayakan terealisasi menjelang Ramadan, sehingga bisa mendorong pemulihan ekonomi masyarakat sebelum Idulfitri. Mengenai anggaran, Lamhot menyebut dana yang disiapkan berkisar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar, meski rincian lebih lanjut belum dipublikasikan.
BACA JUGA: Ketua Dekranasda Asahan Hadiri INACRAFT 2026, Dorong UMKM Tembus Pasar Global
Lamhot berharap program ini tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan sektor ekonomi rakyat di wilayah terdampak bencana, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Diketahui, Komisi VII DPR RI membawahi ruang lingkup perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, sehingga keterlibatan DPR menjadi penting dalam pengawasan dan percepatan realisasi program. (KSC)
TIM REDAKSI
