KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah gejolak ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna, melalui efisiensi di berbagai kementerian/lembaga (K/L),” ujar Menko Airlangga. Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terkendali di level aman.
Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu strategi kunci adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, pemerintah tengah mengkaji kebijakan terkait pajak ekspor batu bara untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring tren harga komoditas yang terus meningkat.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Penugasan percepatan konversi ini diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak global.
Selain sektor fiskal dan energi, pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Menko Airlangga menekankan, “Ada penghematan dari penggunaan mobilitas dan konsumsi bensin yang cukup signifikan, sekitar seperlima dari biasanya.”
Rencana WFH ini diharapkan dapat diterapkan tidak hanya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga di sektor swasta dan pemerintah daerah. Implementasinya dijadwalkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, dengan penyesuaian berdasarkan situasi harga minyak dan kondisi global.
BACA JUGA: Menteri ESDM Pastikan Stok BBM, LPG, dan Listrik Terkendali Jelang Hari Raya
Langkah-langkah ini menunjukkan respons pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.
