KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memberikan apresiasi tinggi atas kunjungan Badan Legislasi (Banleg) DPR RI dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Kunjungan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus dan memperbaharui regulasi sesuai dinamika terkini.
Kehadiran Banleg DPR RI disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang membacakan sambutan Gubernur Aceh dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (21/10/2025).
BACA JUGA: Gubernur Aceh Minta Revisi UUPA Sesuai Semangat dan Subtansi MoU Helsinki
Pertemuan tersebut turut melibatkan para akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur sipil lainnya.
“Atas nama Pemerintah dan rakyat Aceh, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Banleg DPR RI. Kehadiran ini adalah bentuk nyata kepedulian terhadap keberlangsungan otonomi khusus di Aceh,” ujar Nasir.
UUPA: Pilar Perdamaian dan Otonomi Aceh
Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa UUPA merupakan tonggak penting hasil perjanjian damai Helsinki 2005, yang menandai transisi Aceh dari konflik menuju perdamaian dan pembangunan.
Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah pasal dalam UUPA dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan kondisi sosial ekonomi daerah.
“Sudah hampir dua dekade UUPA berjalan. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperkuat, terutama terkait keadilan fiskal, pembagian sumber daya alam, serta relasi kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat,” katanya.
Beberapa isu krusial yang menjadi perhatian dalam revisi UUPA antara lain; keberlanjutan dan penguatan Dana Otonomi Khusus, pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, dan penegasan kewenangan Pemerintah Aceh dalam bingkai NKRI .
Forum Dialog Bernas, Aspirasi Masyarakat Didengar
Pemerintah Aceh menyambut baik format pertemuan yang bersifat dialogis, di mana masukan dari para tokoh dan akademisi menjadi landasan penting dalam penyusunan revisi UU di tingkat nasional.
“Kami siap memberikan kontribusi data, analisis, dan pandangan kebijakan agar revisi ini benar-benar adaptif dan mencerminkan aspirasi rakyat Aceh,” tambah Nasir.
BACA JUGA: Bertemu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Wagub Aceh Dorong Percepatan Revisi UUPA
DPR RI: Revisi UUPA Butuh Masukan Komprehensif
Sementara itu, Ketua Banleg DPR RI, Bob Hasan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya menggali masukan langsung dari masyarakat Aceh.
“Masukan yang kami terima hari ini sangat penting untuk memperkaya bahan penyusunan revisi UUPA. Kami ingin memastikan bahwa setiap perubahan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh,” jelasnya.
Pertemuan berlangsung hangat dalam suasana dialog terbuka. Para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh menyampaikan pandangan mendalam mengenai sejarah, dinamika sosial, serta harapan mereka terhadap masa depan UUPA.
BACA JUGA: Komitmen Perkuat Otonomi Khusus, Plt Sekda Aceh Hadiri Diskusi Revisi UUPA di Jakarta
Menuju UUPA yang Lebih Responsif dan Berkeadilan
Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Banleg DPR RI ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan otonomi khusus yang berkeadilan, serta menyusun regulasi yang mampu menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan








