KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Celah keamanan di wilayah perairan Selat Malaka yang berbatasan dengan Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, dipastikan akan semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan maritim. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) tengah bersiap mendirikan pos pemantauan keamanan terpadu baru yang berlokasi strategis di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut.
Langkah taktis ini mendapat lampu hijau dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, saat menerima audiensi resmi dari delegasi Bakamla RI di Ruang Kerja Wakil Bupati pada Senin (18/05/2026).
BACA JUGA: Terima Kunjungan Bupati Asahan, Gubernur Sumut Pastikan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Pertemuan tersebut menandai babak baru dalam percepatan penguatan pengawasan teritorial laut, khususnya di wilayah perairan Tanjung Balai Asahan (TBA) yang selama ini dikenal memiliki dinamika kerawanan cukup tinggi.
Ketua Tim Delegasi Bakamla RI, Dwi Budi Rustanto, yang juga menjabat sebagai Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Madya, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan pusat Bakamla untuk mematangkan seluruh persiapan teknis serta administrasi sebelum konstruksi fisik dimulai.
Menurut Dwi Budi, kehadiran pos di Desa Silo Baru ini dirancang bukan sekadar sebagai kantor administrasi, melainkan hub vital dalam mendeteksi dini berbagai potensi tindak pidana di laut.
“Kantor ini nantinya akan memegang peran vital sebagai pos pemantauan keamanan perairan terpadu di wilayah Tanjung Balai Asahan. Mengingat urgensinya, kami memohon dukungan penuh dari Pemkab Asahan agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar Dwi Budi.
Secara Geografis, wilayah pesisir Asahan kerap menjadi titik rawan karena posisinya yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Kehadiran pos pemantauan ini diproyeksikan mampu menekan dan memberantas berbagai tindak kejahatan lintas negara (transnational crimes), seperti: Penyelundupan komoditas ilegal dan narkotika.
Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing oleh kapal asing dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi (jalur tikus) di sepanjang pesisir Sumatra.
Merespons urgensi proyek strategis nasional tersebut, Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyambut hangat dan menyatakan kesiapan mutlak dari pihak pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan Bakamla. Rianto menilai, stabilitas keamanan di wilayah laut memiliki korelasi langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan lokal.
Sebagai langkah konkret pasca-pertemuan, Rianto langsung menginstruksikan jajaran birokrasi di bawahnya, mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintahan desa, untuk segera mengawal jalannya persiapan di lapangan.
“Kami pastikan Pemkab Asahan siap mengawal proses ini agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Pihak Kecamatan dan Pemerintahan Desa Silo Baru sudah diminta untuk turun langsung membantu dan memfasilitasi kebutuhan di lapangan. Sinergi ini tidak boleh putus,” tegas Rianto.
Rianto juga menambahkan bahwa investasi di sektor keamanan bahari ini diharapkan dapat memberikan dampak psikologis positif bagi para nelayan, sehingga mereka dapat melaut dengan rasa aman tanpa intimidasi dari kapal-kapal ilegal.
BACA JUGA: Membentuk Generasi Tangguh di Alam Terbuka, Bupati Asahan Buka Jambore Pramuka Cabang 2026
Pertemuan yang berlangsung produktif ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat esensial di lingkungan Pemkab Asahan guna memastikan koordinasi teknis—mulai dari status lahan hingga perizinan zonasi wilayah pesisir—berjalan linier tanpa hambatan birokrasi.
Agenda kunjungan kerja tersebut kemudian diakhiri dengan diskusi mendalam mengenai pemetaan wilayah teknis serta sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi kuat antara penegak hukum laut dan pemerintah daerah.
Dengan hadirnya pos pemantauan terpadu Bakamla di Silau Laut nantinya, penegakan hukum di perairan Sumatra Utara tidak lagi hanya bersifat responsif, melainkan beralih ke arah pencegahan dini yang terukur dan terkoneksi langsung dengan sistem pemantauan maritim nasional. (KSC)
Reporter: Dinda Meyla Sari
