KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PIHC agar serius menindak distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025), Amran menegaskan bahwa pemerintah sudah memperbaiki sistem perencanaan dan tata kelola pupuk bersubsidi. Karena itu, ia meminta agar seluruh jajaran Pupuk Indonesia bergerak cepat dalam menegakkan aturan.
“Sekarang seluruh manajer, general manager yang tidak serius menengani pencabutan izin di wilayah masing-masing, mereka akan dievaluasi. Bila perlu dicopot,” tegas Amran.
Menurut Amran, Kementan akan kembali melakukan inspeksi ke sejumlah daerah di Tanah Air untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran terhadap ketentuan HET pupuk subsidi.
BACA JUGA: BPKN Panggil Manajemen Aqua untuk Klarifikasi Sumber Air, Ada Apa?
Sejak pemerintah menurunkan HET pupuk subsidi hingga 20% pada 22 Oktober 2025, Kementan telah mencabut izin usaha 190 distributor dan pengecer yang terbukti menjual pupuk di atas harga yang telah ditetapkan.
Langkah tegas ini diambil setelah tim inspeksi melakukan pengecekan di sejumlah daerah, mulai dari Lampung, Maluku, hingga Sulawesi. Amran memastikan jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring dengan evaluasi yang berkelanjutan.
“Mulai besok kami keliling lagi. Kalau kami temukan masih ada yang melanggar, akan kami evaluasi. Bila mereka tidak peduli pada petani, tidak peduli pada distribusi pupuk, kita copot,” ujar Amran menegaskan.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat meningkatkan keterjangkauan pupuk sekaligus memperkuat daya beli petani.
“Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, maka akses petani terhadap pupuk akan semakin mudah, dan pada akhirnya mendorong produktivitas pertanian nasional,” kata Rahmad.
BACA JUGA: Pasar Saham Indonesia Anjlok Nyaris 3%: Konsultasi MSCI Soal Free Float Guncang IHSG
Kementan menegaskan bahwa langkah pengawasan ketat ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan harga pupuk yang sesuai HET, petani diharapkan dapat memperoleh pupuk tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga terjangkau, sehingga hasil panen tetap optimal.
Amran menutup konferensi pers dengan komitmen untuk terus melakukan inspeksi lapangan dan evaluasi manajemen, agar sistem distribusi pupuk subsidi semakin transparan dan berpihak pada petani. (KSC)
