KLIKSUMUT.COM | ACEH TAMIANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penugasan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya merupakan misi kemanusiaan, tetapi juga menjadi praktik nyata penerapan ilmu pemerintahan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, saat memimpin Apel Pemulangan Personel Satgas Percepatan Aktivasi Pemerintah dan Pelayanan Publik Kemendagri Gelombang I, di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (3/2/2026).
Menurut Mendagri, Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Letak geografis Aceh Tamiang yang berada di dataran rendah serta dilalui sungai besar membuat daerah ini menerima limpahan air dari wilayah hulu, sehingga menyebabkan kerusakan masif dan endapan lumpur, termasuk di kawasan perkantoran pemerintah.
“Mempraktikkan ilmu pemerintahan dalam negeri. Yang belum tentu semua angkatan lain, di tahun-tahun ke depan, atau tahun-tahun sebelumnya, mengalami pengalaman yang dialami Adik-Adik semua,” ujar Tito.
BACA JUGA: Muzakir Manaf dan Fadhlullah Hadiri Rakornas 2026, Perkuat Sinergi Aceh–Pusat
Mendagri menekankan bahwa salah satu indikator utama keberhasilan pemulihan pascabencana adalah kembalinya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini mencakup berfungsinya kembali kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, hingga ketersediaan listrik, komunikasi, distribusi BBM dan elpiji, serta mulai bergeraknya roda perekonomian masyarakat.
“Indikator terpenting adalah pemerintahan, apakah pemerintahnya berjalan atau tidak. Karena pemerintahan adalah pusat sumber daya, pusat pengambilan keputusan, kekuasaan, dan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat luas,” jelasnya.
Selama kurang lebih satu bulan terakhir, upaya kolaboratif antara Praja IPDN, ASN Kemendagri, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri berhasil membersihkan dan mengaktifkan kembali sejumlah kantor pemerintahan di Aceh Tamiang. Kondisi ini dinilai menjadi modal awal penting bagi pemulihan bertahap pelayanan publik kepada masyarakat.
“Oleh karena itulah yang kita lakukan adalah fokus pada kantor pemerintahan, sekaligus membangkitkan semangat rekan-rekan ASN untuk mulai bekerja kembali,” tambah Tito.
BACA JUGA: Bupati Tapteng Dampingi Mendagri Tinjau PLTA Sipansihaporas
Menutup amanatnya, Mendagri mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun kembali Aceh Tamiang pascabencana. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Percepatan Aktivasi Pemerintah dan Pelayanan Publik.
“Saya minta semangat kita untuk membangun kembali Aceh Tamiang. Semangat harus, karena nasib masyarakat Aceh Tamiang ada di tangan Bapak-Ibu sekalian. Kami hanya mendorong agar kembali normal,” tandasnya.
Dengan kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik, diharapkan Aceh Tamiang dapat segera bangkit dan pulih secara menyeluruh pascabencana. (KSC)
TIM REDAKSI
