KLIKSUMUT.COM | DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang membangun saluran drainase sepanjang 773 meter di Jalan Koramil–Jalan Titi Payung, Desa Klambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Proyek senilai Rp1,034 miliar yang didanai dari Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) ini diharapkan mampu mengurangi genangan dan mencegah banjir yang selama ini kerap merendam pemukiman warga.
Pengerjaan drainase tersebut ditinjau sejumlah pejabat Pemkab Deli Serdang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang pada Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan pantauan di lokasi, para pekerja masih melakukan pembersihan saluran dan pengangkatan sedimen serta endapan tanah yang selama ini menghambat aliran air. Sejumlah pekerja terlihat menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti helm keselamatan, sepatu bot, dan rompi oranye.
Di sisi kanan jalan dari arah Jalan Koramil menuju Jalan Titi Payung, tumpukan sedimen bercampur sampah tampak berada di sepanjang sisi saluran. Sejumlah bekisting berbahan kayu dan papan juga telah disiapkan untuk mendukung proses pengecoran beton setelah pembersihan saluran selesai.
BACA JUGA: Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Humbahas
Saluran drainase tersebut dirancang berbentuk trapesium dengan lebar bagian atas 110 sentimeter, bagian tengah 80 sentimeter, bagian bawah 60 sentimeter, dan kedalaman sekitar 70 sentimeter.
Pekerjaan dimulai pada 6 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender dan ditargetkan selesai pada 2 November 2026.
Progres Drainase Capai 70 Persen
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang, Suparno, mengatakan pembangunan drainase tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah mengatasi persoalan banjir, terutama setelah bencana yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.
Menurutnya, saluran sebelumnya hanya berupa parit alami dari tanah dan sebagian batu bata. Kondisinya tidak seragam, relatif kecil, serta mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah sehingga aliran air tidak lancar.
“Selama ini keluhan masyarakat ketika hujan deras, terutama pascabencana tahun 2025, karena daerah ini merupakan salah satu wilayah terdampak banjir. Kondisi drainasenya tidak lancar, sehingga kita buat drainase supaya aliran air bisa tembus ke jalan nasional dan dibuang ke Sungai Hamparan Perak,” ujar Suparno.
Ia menyebutkan, progres pembangunan drainase tersebut telah mencapai sekitar 70 persen saat peninjauan dilakukan.
Suparno berharap, setelah pekerjaan selesai, aliran air dari pemukiman warga dapat mengalir lebih lancar sehingga genangan dan titik banjir di Desa Klambir dapat berkurang.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Deli Serdang dilakukan melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan, mulai dari pendapatan asli daerah (PAD), APBD, APBN, hingga TKD Tambahan.
Drainase Belum Selesai, Dampaknya Mulai Dirasakan
Camat Hamparan Perak, Faisal Nasution, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya menjadi salah satu titik genangan ketika hujan turun. Kondisi parit yang belum memadai menyebabkan air hujan mudah meluap ke permukiman.
Menurut Faisal, dampak banjir di wilayahnya tidak hanya dipengaruhi kondisi aliran sungai, tetapi juga buruknya sistem drainase lingkungan.
“Kalau dari gambaran tahun lalu, ini salah satu titik banjir karena paritnya belum dibuat. Jadi hujan sedikit saja sebenarnya air sudah melimpah ke masyarakat. Dengan adanya parit ini, meskipun belum selesai, sudah ada efeknya kepada masyarakat. Sekarang tidak banjir lagi,” kata Faisal.
Ia memperkirakan sekitar 60 hingga 70 persen persoalan banjir di wilayahnya berkaitan dengan kondisi drainase yang kurang baik. Penyebabnya antara lain saluran yang belum dibangun dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Faisal menambahkan, pembangunan drainase perlu dibarengi normalisasi saluran pembuangan yang lebih besar, termasuk sungai dan muara. Tanpa kelancaran aliran di bagian hilir, air dari saluran permukiman berpotensi tetap tertahan.
Karena itu, normalisasi sungai yang mengarah ke Sungai Awak dan muara di Desa Hamparan Perak juga dilakukan untuk mendukung kelancaran pembuangan air.
BPBD: Hamparan Perak Terdampak Banjir, 53 Ribu Penduduk Tercatat Terdampak pada 2025
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, menegaskan pembangunan drainase di Hamparan Perak penting karena wilayah tersebut menjadi daerah hilir yang menerima aliran air dari sejumlah kawasan yang lebih tinggi.
Menurut Mukti, tanpa sistem drainase yang memadai, air dari wilayah hulu berpotensi menumpuk di Hamparan Perak sebelum dialirkan menuju laut.
Ia menyebutkan, berdasarkan data dampak banjir 2025 yang disampaikannya, lebih dari 13 ribu rumah, 17 ribu kepala keluarga (KK), dan sekitar 53 ribu penduduk terdampak banjir di Kecamatan Hamparan Perak.
“Jadi menurut saya ini sangat penting untuk diselesaikan lebih awal. Drainase di daerah hilir jangan dari hulu. Ini hilir dan ada beberapa desa yang langsung ke pinggir laut,” ujar Mukti.
Ia menjelaskan, pembangunan drainase merupakan salah satu langkah untuk mengurangi risiko banjir, selain normalisasi sungai yang ditangani organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama Dinas SDABMBK.
Mukti juga mengingatkan masyarakat agar menjaga saluran yang telah dibangun dengan tidak membuang sampah sembarangan dan rutin membersihkan drainase.
“Yang sudah dibuat Pemkab ini agar dijaga oleh masyarakat. Bersihkan salurannya, sampahnya jangan dibuang supaya alirannya lancar. Kalau hujan turun, air bisa langsung surut,” katanya.
Banjir 2025, Rumah Terendam hingga Sepekan
Bagi warga Desa Klambir, pembangunan drainase menjadi harapan untuk mengurangi banjir yang selama ini mengganggu aktivitas dan merusak perabot rumah tangga.
Irianto (52), warga Dusun V, Desa Klambir, mengatakan banjir pada Desember 2025 menjadi salah satu kejadian terparah yang pernah dialaminya selama tinggal di kawasan tersebut.
Menurutnya, hujan yang turun selama tiga hari berturut-turut memicu banjir besar pada hari berikutnya. Sejumlah rumah di Dusun V dan Dusun III terendam, bahkan ketinggian air di beberapa lokasi diperkirakan mencapai satu meter.
“Kalau rumah kita itu seminggu terendam karena posisinya agak tinggi sedikit. Di bawah kita lebih lama. Di tempat kita sekitar 40 sentimeter, sedangkan di bawah bisa sampai satu meter,” ungkap Irianto.
Ia mengatakan, banjir juga merusak sejumlah perabot rumah tangga, termasuk kasur dan perlengkapan berbahan kayu. Sebelumnya, banjir memang kerap terjadi setiap kali debit air meningkat, tetapi biasanya surut dalam dua hingga tiga jam setelah hujan berhenti.
Banjir Karena Air Tidak Mengalir
Irianto bersyukur pemerintah membangun drainase yang lebih memadai di lingkungannya. Ia berharap perhatian terhadap infrastruktur pengendali banjir dapat berlanjut ke kawasan lain yang masih memiliki saluran kecil.
“Setelah ini diperbaiki, kemarin ada curah hujan tinggi dan kelihatannya air sudah mengalir lebih bagus. Mudah-mudahan ke depannya aliran air dari rumah-rumah warga semakin lancar,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Agus Purnomo (40), warga Jalan Koramil, Dusun V, Desa Klambir. Ia mengaku banjir pada akhir 2025 membuat rumahnya terendam sekitar sepekan dan aktivitas sehari-hari terganggu.
“Kalau di daerah sini, banjirnya sekitar selutut, kurang lebih 60 sentimeter. Rumah saya terendam seminggu karena aliran air tidak mengalir. Aktivitas lumpuh,” kata Agus.
Ia menilai pembangunan drainase yang sedang berlangsung sudah membantu memperlancar aliran air. Sebelumnya, parit yang terbuat dari batu dan tanah telah lama mengalami penyumbatan sehingga tidak mampu menampung dan mengalirkan air dengan baik.
Agus berharap saluran tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan terus dirawat agar genangan tidak kembali merendam pemukiman warga, khususnya ketika memasuki musim hujan pada Oktober hingga Desember.
Satgas PRR Percepat Penanganan Sungai dan Drainase Pascabencana Sumatera
Pembangunan drainase di Desa Klambir merupakan bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera, terutama untuk mengurangi risiko banjir melalui perbaikan saluran air dan normalisasi sungai.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah mempercepat penanganan sedimentasi dan normalisasi sungai, termasuk dengan melibatkan pihak ketiga sesuai kebutuhan dan tingkat risiko pekerjaan.
BACA JUGA: Bersama Mendagri dan Menteri PKP, Wagub Sumut Tinjau Huntap Tapsel
Tito menilai kerja sama dengan pihak ketiga dapat membantu mempercepat pekerjaan, terutama pada alur sungai yang tidak memiliki risiko tinggi terhadap banjir. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak harus menunggu seluruh pekerjaan ditangani pemerintah pusat.
Ia juga menyebutkan bahwa proses normalisasi sungai dan pembangunan sistem drainase di wilayah terdampak membutuhkan waktu panjang dan diperkirakan berlanjut hingga 2028.
Berdasarkan data Satgas PRR per Rabu (14/10/2026), penanganan sungai di Kabupaten Deli Serdang tercatat mencakup tujuh sungai. Sementara di tingkat Provinsi Sumatera Utara, terdapat 48 proyek penanganan sungai yang dikerjakan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki aliran air, mengurangi risiko genangan, serta mendukung pemulihan aktivitas masyarakat setelah bencana pada akhir 2025.
Dengan pembangunan drainase sepanjang 773 meter di Desa Klambir, Pemkab Deli Serdang berharap persoalan air yang selama ini menggenangi pemukiman warga dapat dikurangi. Namun, keberhasilan upaya tersebut juga bergantung pada kelancaran saluran pembuangan, normalisasi sungai, penyelesaian pekerjaan sesuai target, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase. (KSC)
EDITOR: Ika Fatriya
