KLIKSUMUT.COM | LABUHANBATU – Sejumlah elemen mahasiswa di Kabupaten Labuhanbatu menyerukan aksi unjuk rasa pada Jumat, 16 Oktober 2026. Mereka membawa 12 tuntutan. Yakni, menyoroti transparansi pemerintahan, evaluasi pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Berdasarkan seruan aksi yang beredar, kegiatan tersebut dimotori tiga kelompok mahasiswa. Yakni, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH).
Unras ini dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB dengan dua titik aksi, yakni Kantor Bupati Labuhanbatu dan Kantor DPRD Labuhanbatu.
Seruan itu memuat ajakan kepada mahasiswa untuk mengawal jalannya pemerintahan, menuntut keterbukaan informasi publik, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Bimtek CMS di Medan Disorot, Efisiensi Anggaran Pemkab Labuhanbatu Dipertanyakan
Salah satu tuntutan utama ialah membuka evaluasi publik terhadap visi-misi, janji politik, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu. Mahasiswa juga mendesak transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari target dan realisasi anggaran hingga capaian fisik serta hasil kegiatan.
Di sektor pembangunan, massa aksi mendorong evaluasi terhadap kualitas infrastruktur, keterlambatan pengerjaan proyek, dan pemerataan pembangunan. Sementara dalam pelayanan publik, mereka menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, administrasi, serta layanan sosial.
Selain persoalan tata kelola pemerintahan, seruan aksi turut menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta transparansi bantuan dan program pemberdayaan.
Mahasiswa juga meminta audit terhadap kegiatan yang dinilai bermasalah berdasarkan bukti dan kewenangan yang berlaku, disertai tindak lanjut apabila ditemukan dugaan penyimpangan.
Dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, mereka menyerukan pemberantasan peredaran gelap narkotika, pengawasan perizinan serta operasional tempat hiburan malam, sekaligus dukungan terhadap upaya pencegahan dan rehabilitasi.
Ketua GMNI Labuhanbatu, Wiwi Malpino Hasibuan, Kamis (16/10/2026) mengaku tuntutan lainnya menyangkut pengaktifan kembali beasiswa mahasiswa dengan mekanisme seleksi dan penganggaran yang transparan.
“Kita meminta pemerintah memberikan jawaban tertulis atas tuntutan yang disampaikan, termasuk menetapkan penanggung jawab dan tenggat waktu tindak lanjut,” ujarnya.
BACA JUGA: PT Amanah Akbar Mandiri Wisata Berikan Penghargaan Perjalanan Umrah kepada Bupati Labuhanbatu
Persoalan status dan dasar hukum lahan juga menjadi perhatian dalam seruan tersebut. Mahasiswa, lanjutnya meminta penjelasan mengenai sekitar 400 hektare lahan di kawasan PTPN IV Rantauprapat.
Selain itu, mereka mendorong pelibatan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam evaluasi pembangunan serta meminta DPRD Labuhanbatu menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif secara aktif.
“Seruan aksi tersebut turut membawa agenda mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” katanya.
Dua lokasi yang ditetapkan sebagai titik aksi menunjukkan bahwa tuntutan diarahkan kepada pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. (KSC)
Reporter: Fajar Dame Harahap
