Dijelaskan kenapa ada yang sama, karena dana APBN masih kurang dan pengajuan hibah itu setelah disetujui oleh KPU RI, baru diusulkan ke Pemerintah daerah.
BACA JUGA: Pesikab Aceh Tenggara Dikukuhkan dan Dihadiri Ketua DPD Golkar Agara
“Pertanggung jawaban sudah kita laporkan ke KPU RI pada bulan Januari 2022 dan sudah di periksa oleh inspektorat KPU RI dan salinan laporan satu rangkap sama Pemda,” kata Sufli tersebut. (M. Jeni)
