Limbah Jadi Berkah: Strategi Muzakir Manaf Dongkrak PAD Aceh, Akhiri Ketergantungan ke Sumut

Limbah Jadi Berkah: Strategi Muzakir Manaf Dongkrak PAD Aceh, Akhiri Ketergantungan ke Sumut
PENGOLAHAN LIMBAH B3: Pemerintah Aceh secara resmi membuka blueprint sentralisasi industri pengelolaan limbah medis B3 di Ruang Potda 2 lantai 3 Setda Aceh, Senin (29/9/2025) pagi. (FOTO: Adli Safwan)

KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Ternyata di balik tumpukan jarum suntik dan kantong darah bekas pakai, Pemerintah Aceh mampu melihat peluang emas ditandai dengan pembukaan secara resmi blueprint sentralisasi industri pengelolaan limbah medis B3 di Ruang Potda 2 lantai 3 Setda Aceh, Senin (29/9/2025) pagi sekira pukul 10.00 WIB. Ini menjadi momentum bersejarah yang bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan penanda lahirnya paradigma baru; dari limbah jadi berkah.

Dengan tajuk “Investasi Industri Terkait Pengelolaan Limbah B3” pembukaan sentralisasi industri pengelolaan limbah medis B3 dilakukan oleh Plt. Asisten I Sekda Aceh Drs. Syakir, M.Si. Hadir pula Penasehat Gubernur Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi alias Abu Salam, bersama jajaran SKPA terkait.

BACA JUGA: Mualem Dukung Petani Cabai dan Nilam untuk Kendalikan Inflasi dan Tingkatkan Ekonomi

Keputusan strategis ini dinilai sebagai pengejawantahan visi Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem; Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.

Data riset komprehensif membeberkan kenyataan mencengangkan: 68 rumah sakit di Aceh memproduksi limbah medis B3 rata-rata 2.244 kilogram per hari atau 819.060 kilogram per tahun. Dengan tarif pengolahan Rp50 ribu per kilogram, potensi ekonomi yang tersimpan mencapai Rp40,9 miliar per tahun. Angka ini setara dengan 0,168 persen dari total PAD Aceh tahun 2024 yang tercatat Rp24,3 triliun.

Artinya, sektor yang selama ini dianggap beban justru bisa menjadi salah satu lokomotif baru keuangan daerah. Selama bertahun-tahun, limbah medis dari Aceh harus “berwisata” ke Medan bahkan Pulau Jawa untuk dimusnahkan.

BACA JUGA: Gubernur Aceh Minta Menaker Bangun Balai Latihan Kerja Spesifikasi Khusus di Aceh

Sebuah praktik ironi, uang rakyat Aceh justru memperkaya daerah lain. Biaya angkut diperkirakan mencapai Rp4,1 miliar per tahun. Dana yang seharusnya berputar di Aceh, malah mengalir keluar.

Bacaan Lainnya

“Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga kedaulatan ekonomi. Kita tidak bisa terus bergantung pada Sumut,” ujar seorang pejabat SKPA yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Blueprint pengelolaan limbah medis B3 ini sejalan dengan regulasi nasional, Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 dan PermenLHK Nomor 56 Tahun 2015.

BACA JUGA: Pererat Hubungan Diplomatis, Wakil Gubernur Aceh Terima Kunjungan Kedubes Selandia Baru

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendorong berdirinya hazardous waste facility skala provinsi, dengan mandat khusus dipercayakan kepada Ketua KPA Luwa Nanggroe Abu Salam. Sosok ini bukan hanya simbol politik, melainkan diplomat investasi yang telah malang melintang dalam jejaring global.

Jejak rekamnya dapat dilihat dari fasilitasi sistem pembayaran digital Bank Aceh Syariah hingga negosiasi dengan Petronas dan Petrochina, memberi sinyal kuat bahwa Aceh tidak sekadar berkhayal.

Proyek limbah medis B3 bukan semata bisnis, namun juga solusi jangka panjang atas beban anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dengan efisiensi pengelolaan limbah, dana kesehatan bisa dialihkan untuk memperluas cakupan layanan publik.

BACA JUGA: Istri Gubernur Aceh Rangkul Istri Mantan Panglima Wilayah GAM Bangun UMKM

Di level nasional, industri pengelolaan limbah medis diperkirakan bernilai Rp22,1 triliun per tahun dengan pertumbuhan 6 persen. Fakta bahwa Indonesia hanya punya 6 pengolah limbah resmi, lima di antaranya di Pulau Jawa, membuka ruang besar bagi Aceh untuk tampil sebagai pionir kawasan barat Indonesia.

Senin pagi ini bukan sekadar catatan rapat Setda, tetapi juga sebuah manifesto ekonomi politik, yang menandai tekad Aceh keluar dari jebakan ketergantungan ke Sumut.

Mualem sukses meletakkan fondasi, Abu Salam mengartikulasikan diplomasi, dan SKPA menyiapkan instrumen birokrasi. Perlu diingat, dari ruang Potda, narasi besar itu digulirkan; limbah tak lagi musibah, melainkan modal baru untuk menyejahterakan rakyat Aceh. (KSC)

REPORTER: Adli Safwan

Pos terkait