Kasus korupsi yang menjerat Topan Ginting dinilai tak mungkin terjadi tanpa restu atasan. Akademisi dan politisi senior minta KPK usut harta kekayaan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Masyarakat Sumatera Utara kini menaruh harapan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Desakan keras muncul agar KPK juga segera memeriksa harta kekayaan Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution.
Desakan ini disampaikan akademisi Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah, Dr. KRT. H. Hardi Mulyono Surbakti, pada Senin (30/6/2025). Menurutnya, karier gemilang Topan Ginting selama ini tak lepas dari kepercayaan penuh yang diberikan oleh Bobby Nasution—mulai dari saat menjabat Wali Kota Medan hingga kini sebagai Gubernur Sumut.
BACA JUGA: Bobby Nasution Tantang KPK, Siap Diperiksa di Kasus OTT Topan Ginting “Kalau Ada Aliran Uang, Wajib Beri Keterangan”
“Sejak Topan diangkat sebagai Pj Sekda Medan hingga menjabat Kadis PU Sumut, semua tak lepas dari restu Bobby Nasution. Mustahil kalau peningkatan kariernya terjadi tanpa seizin dan kepercayaan dari atasannya,” ujar Hardi tegas.
Topan Ginting Diduga Tak Bekerja Sendiri
Hardi yang juga politisi senior Partai Golkar ini menilai, Topan Ginting bukanlah pemain tunggal. Dalam sistem birokrasi yang sarat loyalitas, sangat mungkin ia menjalankan “misi” bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bagi kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk atasannya.
“Sebagai orang kepercayaan, wajar jika Topan memiliki kewajiban-kewajiban kepada atasannya. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya aliran dana yang harus diselidiki oleh KPK,” tegas Hardi, yang juga mantan anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut.
Ia menambahkan, publik selama ini sudah merasa jengah dengan sikap arogansi Topan Ginting yang seolah kebal hukum, dan ini tak lepas dari dukungan politik yang ia miliki. Karena itu, penangkapan oleh KPK menjadi angin segar, namun belum cukup jika aktor-aktor besar di baliknya belum diungkap.
KPK Diminta Periksa Kekayaan Bobby Nasution
Lebih lanjut, Hardi mendesak agar KPK segera memeriksa sumber dan jumlah kekayaan Bobby Nasution secara terbuka. Hal ini dinilai sebagai langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.
“KPK jangan takut memeriksa Bobby. Presiden Prabowo Subianto diyakini tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi, termasuk jika itu adalah menantu mantan Presiden Jokowi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat bahwa posisi politik Bobby bisa menjadi ‘tameng’ hukum. Namun Hardi optimistis bahwa pemerintahan saat ini tidak akan kompromi terhadap koruptor, siapapun dia.
Masyarakat Sumut Menanti Keberanian KPK
Dari pantauan redaksi, wacana pemeriksaan Bobby Nasution oleh KPK mendapat sambutan luas dari masyarakat Sumatera Utara, terutama kalangan aktivis antikorupsi dan pengamat politik daerah. Mereka menilai ini adalah momen penting bagi KPK untuk menunjukkan integritasnya.
“Rakyat sudah muak. Jangan berhenti di Topan Ginting. Siapa pun yang terlibat harus diproses, termasuk Bobby jika ada indikasi keterlibatan,” kata seorang aktivis antikorupsi yang enggan disebutkan namanya.
BACA JUGA: Desak KPK Usut Asal Usul Harta Kekayaan Topan Ginting, Diduga Ada Gratifikasi dan Pencucian Uang
Transparansi dan Keadilan Harus Ditegakkan
Kasus ini bukan hanya menyangkut korupsi proyek infrastruktur, tetapi menyangkut integritas kepemimpinan daerah dan praktik patronase dalam birokrasi. Pemeriksaan terhadap harta kekayaan Bobby Nasution oleh KPK adalah langkah penting untuk membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua.
Publik Sumut menantikan langkah tegas, transparan, dan menyeluruh dari KPK—bukan hanya menangkap aktor pelaksana, tetapi juga membongkar jaringan kekuasaan yang diduga ikut menikmati hasil korupsi. (KSC)
