KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Kabupaten Asahan mulai memasang jangkar pembangunan untuk jangka panjang. Melalui langkah strategis yang adaptif, Pemkab Asahan secara resmi mematangkan sinkronisasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) periode 2026-2046. Langkah ini menjadi fondasi krusial guna memastikan arah pembangunan daerah tetap terukur dan berkelanjutan dalam dua dekade ke depan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pembahasan dan Sinkronisasi Revisi RTRW Kabupaten Asahan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga.
Pertemuan tingkat tinggi yang menjadi penentu wajah masa depan Asahan ini digelar di Aula Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Utara, Medan, Selasa (19/05/2026).
BACA JUGA: Menutup ‘Jalur Tikus’ Selat Malaka: Bakamla Bakal Bangun Pos Pemantauan Baru di Silau Laut Asahan
Arah kebijakan tata ruang ini mengacu pada koridor hukum yang ketat. Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara, Rahmat Hidayat Siregar, menjelaskan bahwa proses sinkronisasi ini merupakan amanat langsung dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Secara prosedural, tahapan ini menjadi syarat mutlak yang tidak boleh dilewati. Sebelum Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk disahkan, draf tersebut wajib mengantongi berita acara pembahasan resmi di tingkat provinsi.
“Kebetulan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini juga sedang melakukan revisi RTRW secara paralel. Oleh karena itu, bagi kabupaten yang mengagendakan penetapan RTRW lebih awal dari provinsi, mereka wajib memiliki berita acara sinkronisasi serta kesepakatan bersama. Ini penting agar tidak ada tumpang tindih kebijakan di lapangan,” urai Rahmat Hidayat.
Rahmat juga mendesak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bergerak cepat dan memberikan dukungan penuh agar target waktu penetapan regulasi ini dapat tercapai secara optimal.
Merespons dinamika tersebut, Sekda Kabupaten Asahan, Drs. Zainal Aripin Sinaga, mengapresiasi gerak cepat Dinas Perkim Sumut dalam memfasilitasi koordinasi interaktif ini. Menurut Zainal, esensi dari penataan ruang abad ke-21 tidak lagi bertumpu pada ego sektoral wilayah, melainkan pada aspek konektivitas dan keharmonisan dengan daerah penyangga.
Untuk itu, Pemkab Asahan membuka pintu selebar-lebarnya bagi daerah tetangga yang berbatasan langsung guna memberikan masukan konstruktif.
“Cetak biru tata ruang ini mustahil rampung dengan sempurna tanpa support dari wilayah sekitar. Kami sangat terbuka jika ada rencana tata ruang yang dirasa kurang sinkron atau berpotensi tumpang tindih di perbatasan. Mari kita satukan visi demi kesejahteraan masyarakat lintas wilayah,” tegas Zainal.
Dalam draf RTRW 2026-2046, Pemkab Asahan telah memetakan sejumlah megaproyek dan klaster infrastruktur strategis yang akan menjadi motor penggerak ekonomi baru. Dua poin utama yang menjadi sorotan meliputi:
1. Kawasan Fasilitas Publik Terpadu (300 Hektar)
Pemkab Asahan telah mengalokasikan lahan siap bangun seluas 300 hektar yang khusus diplot untuk pengembangan sarana pendidikan tinggi dan pusat pelayanan kesehatan penunjang skala regional. Ketersediaan lahan ini diharapkan mampu menarik investasi sektor publik dan swasta.
2. Akselerasi Infrastruktur Perbatasan 2026
Pada tahun anggaran 2026, fokus pembangunan akan diarahkan pada konektivitas jalan di area perbatasan. Peningkatan kualitas jalan ini diproyeksikan menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat pinggiran yang selama ini kesulitan akses logistik.
BACA JUGA: Kabupaten Asahan Diproyeksikan Jadi Lokasi Sekolah Rakyat Tahap II, Dorong Pemerataan Pendidikan Inklusif
Rapat yang berlangsung dinamis tersebut menjadi momentum penting bagi konsolidasi wilayah di Sumatera Utara bagian timur. Selain dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Asahan dan tim konsultan tata ruang, perwakilan teknis dari empat daerah tetangga juga hadir secara intensif, yakni: Kota Tanjungbalai (Kepala Dinas PUTR), Kabupaten Labuhanbatu Utara (Perwakilan Dinas PUTR), Kabupaten Toba (Perwakilan Dinas PUTR) dan Kabupaten Batu Bara (Perwakilan Dinas PUTR).
Usai sesi bedah draf teknis yang mendalam, seluruh pihak sepakat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama.
Penandatanganan dokumen ini menjadi ‘lampu hijau’ utama bagi draf RTRW Kabupaten Asahan untuk melenggang ke tahapan legalitas hukum selanjutnya sebelum resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (KSC)
Reporter: Dinda Meyla Sari
