KLIKSUMUT.COM | ACEH SELATAN – Polemik antara pelaku usaha dan instansi pemerintah kembali mencuat di Aceh Selatan. Kali ini, Kepala Cabang PT Bintang Abdya Family (BAF), Munzir, secara terbuka meminta Bupati Aceh Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.
Permintaan ini disampaikan Munzir menyusul pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Selatan yang dinilai tidak memahami substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Dalam undang-undang tersebut, untuk aktivitas pengangkutan di jalan raya tidak diperlukan rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Kami juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 12210007329720005 sebagai legalitas resmi perusahaan,” tegas Munzir kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).
Munzir mengaku kecewa atas sikap tidak responsif dari Dishub terhadap surat pemberitahuan mereka bernomor 008/SP/BAF-TTN/VIII/2025 tentang kegiatan hauling dan permintaan personel pengamanan. Surat tersebut, kata dia, tidak mendapat tanggapan sama sekali dari instansi terkait.
BACA JUGA: Polisi Tangkap Pelaku Prostitusi Anak Dibawah Umur di Aceh Selatan
“Kami berharap ada evaluasi serius. Dishub seharusnya menjadi mitra yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa, bukan justru menghambat,” tambahnya.
Menurut Munzir, hambatan administratif seperti ini berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik dan berdampak langsung pada perekonomian daerah, khususnya dalam sektor jasa pengurusan transportasi (JPT) yang menjadi tulang punggung kegiatan niaga di kawasan tersebut.
Sementara itu, Kadishub Aceh Selatan, Fida Yusbar, saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa penggunaan jalan umum tetap tunduk pada sejumlah aturan yang berlaku.
“Terkait pengangkutan di jalan umum, tentu ada peraturan yang mengikat. Jika ada izin atau dokumen terbaru dari pelaku usaha, wajib diserahkan kepada kami,” ujarnya singkat.
BACA JUGA: Aceh Selatan Masuk Prioritas Nasional! Dapat Kuota Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo
Meski begitu, Fida tidak merinci aturan spesifik yang dimaksud, serta belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai surat permohonan dari PT BAF yang disebut tidak ditanggapi.
Kisruh ini menjadi sorotan publik setempat, karena menyangkut efisiensi layanan pemerintah dan iklim investasi di daerah. Sejumlah pihak berharap agar Bupati Aceh Selatan segera turun tangan untuk memastikan adanya kejelasan prosedur serta profesionalisme dalam pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi. (KSC)
