KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Ketua Umum Asosiasi Ahli Hukum Pencucian Uang, Dr. Ariman Sitompul, didampingi Sekretaris Jenderal Rion Arios, melakukan audiensi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan. Pertemuan berlangsung di kantor KPPU Kanwil I, Jalan Gatot Subroto, Medan, dan diterima langsung oleh Kepala Kanwil I, Ridho Pamungkas, pada Selasa (2/3/2026).
Audiensi ini menghadirkan diskusi konstruktif mengenai potensi irisan antara hukum persaingan usaha dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya dalam konteks kasus persekongkolan tender.
Persekongkolan Tender dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas bahwa persekongkolan tender yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk pelanggaran administratif yang bertujuan memperbaiki struktur pasar dan menjaga iklim persaingan. Sementara itu, rezim TPPU berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 berfokus pada penelusuran dan perampasan hasil tindak pidana.
BACA JUGA: Inspektorat Medan Telusuri Dugaan Relasi Istimewa KPA dengan Perusahaan “Dua Iwan”
Diskusi juga menyoroti skenario di mana persekongkolan tender dapat beririsan dengan tindak pidana lain, seperti suap atau korupsi yang menjadi tindak pidana asal (predicate crime). Dalam konteks ini, aspek persaingan usaha dan TPPU dapat berjalan secara paralel dengan objek hukum berbeda tanpa tumpang tindih kewenangan.
Koordinasi dan Pertukaran Informasi
Kepala Kanwil I, Ridho Pamungkas, menegaskan bahwa KPPU menegakkan hukum persaingan untuk menjaga struktur pasar tetap sehat.
BACA JUGA: Dugaan Dua Iwan Monopoli Proyek Setdako Medan, KPPU Beri Sinyal Pengawasan
“Apabila dalam suatu perkara terdapat indikasi tindak pidana lain di luar kewenangan KPPU, tentu hal tersebut menjadi domain aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Ridho.
Ridho menambahkan, ruang koordinasi yang dibangun antara KPPU dan asosiasi ini difokuskan pada pertukaran informasi dan penguatan pemahaman tipologi, bukan pada perluasan kewenangan masing-masing institusi. Audiensi ini juga membahas pentingnya pemahaman konsep beneficial ownership, potensi pengalihan aset, serta pola yang dapat menjadi indikator awal adanya tindak pidana lain yang menyertai perkara persaingan usaha.
BACA JUGA: Dugaan Monopoli Proyek Tercium di Pemko Medan, Publik Sorot “Dua Iwan”
“Namun KPPU tidak memiliki kewenangan penyidikan pidana maupun penelusuran aset dalam kerangka TPPU,” tegas Ridho.
KPPU Kanwil I menyambut baik kehadiran Asosiasi Ahli Hukum Pencucian Uang sebagai mitra diskusi akademik dan profesional. Kedua pihak sepakat membuka ruang koordinasi dan berbagi informasi sesuai kewenangan masing-masing, guna memperkuat ekosistem penegakan hukum ekonomi yang sehat, transparan, dan berintegritas. (KSC)
REPORTER: Swisma
