Kepatuhan Pemerintah Daerah di Sumut Melayani Publik

Ini Pemda Dengan Kepatuhan Rendah Dalam Layanan Publik
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar

Oleh: Abyadi Siregar – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut

MEDAN | kliksumut.com OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), baru saja merilis Hasil Survei/Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Persisnya, pada 18 Januari 2021 lalu di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Sei Besitang, No 3 Medan.

Hasil penilaian yang dirilis tersebut adalah khusus untuk kelompok pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumut. Karena sebelumnya, 29 Desember 2021, Ombudsman RI pusat sudah merilis hasil penilaian secara nasional, baik untuk kelompok kementerian maupun lembaga (BPN dan kepolisian).

Hasilnya? Dari 34 Pemda di Provinsi Sumut yang dinilai, ternyata hanya delapan yang meraih predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau). Artinya, ke depalan Pemda tersebut memiliki kepatuhan tinggi dalam pemenuhan standar layanan publik sesuai amanah UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ini adalah capaian yang sangat baik.

BACA JUGA: Ombudsman RI Sumut Apresiasi Gubernur Atas Perintah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Kedelapan Pemda peraih Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) itu adalah Pemkab Deliserdang dengan skor nilai 98,90. Angka ini menempatkan Pemkab Deliserdang sebagai peraih nilai tertinggi kedua untuk Katagori Kabupaten. Deliserdang hanya kalah dengan Pemkab Kampar, Provinsi Riau yang menjadi peringkat teratas dengan nilai 99,70.

Kemudian, Pemkab Dairi dengan nilai 93,29, Pemkab Tapanuli Selatan dengan nilai 91,06, Pemkab Humbang Hasundutan dengan nilai 90,37, Pemkab Batubara dengan skor nilai 89,67. Kemudian untuk katagori kota, di posisi teratas adalah Pemko Medan dengan Raihan nilai 89,22, Pemko Tebingtinggi dengan nilai 86,51 dan terakhir Pemko Pematangsiantar dengan nilai 83,70.

Lalu, sisanya? Hasilnya belum baik. Karena 18 Pemda hanya meraih Kepatuhan Sedang (Zona Kuning). Ini artinya, tingkat kepatuhannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum baik.

Ke 18 Pemda peraih Predikat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) itu adalah Pemkab Langkat dengan raihan nilai 80,28, Tapanuli Utara (79,34, Serdang Bedagai (77,03), Pemprov Sumut (74,68), Pemkab Asahan (69,69), Pemko Padangsidimpuan (69,53), Karo (68,62).

Kemudian Pemkab Samosir dengan nilai 66,96, Pemko Gunungsitoli (66,84), Pemko Tanjungbalai (63,42), Pemko Binjai (62,12), Pakpak Bharat (61,75), Simalungun (61,53), Nias Utara (59,77), Mandailing Natal (59,53), Labuhanbatu Selatan (53,45), Labuhan Batu (51,58) dan Pemkab Nias Barat dengan nilai 51,46.

Di bawah Predikat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning), masih ada yang lebih buruk, yakni Predikat Kepatuhan Rendah (Zona Merah). Ini adalah capaian yang paling parah dalam Survei Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik ini.

Setidaknya ada delapan Pemda yang berada di posisi terburuk ini. Yakni Pemkab Nias Selatan dengan Raihan nilai 47,94, Labuhanbatu Utara (46,54), Toba Samosir (45,51), Padang Lawas (44,97), Padang Lawas Utara (41,75), Tapanuli Tengah (40,93), Pemko Sibolga (34,08) dan Pemkab Nias dengan nilai 32,60.

Pos terkait