Survei Kepatuhan
Survei atau Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik adalah acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui survei ini, diketahui bagaimana potret penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemda, Kementerian maupun Lembaga.
Penyelenggaraan survei ini didasarkan pada UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Pasal 7 menyebutkan, salah satu tugas Ombudsman RI adalah mencegah terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Melalui proses survei atau penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, diharapkan dapat mencegah praktik maladministrasi (pelanggaran administratif) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di birokrasi kita, baik di jajaran Pemda, Kementerian maupun Lembaga.
BACA JUGA: 2022, Ombudsman Sumut Tingkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Survei atau penilaian ini sebetulnya telah diselenggarakan Ombudsman RI sejak tahun 2015. Dan, penyelenggaraan survei ini terus mengalami penyempurnaan baik dari segi methode maupun penambahan objek survei.
Bila awalnya yang dinilai hanya layanan publik di OPD-OPD di jajaran Pemda ibu kota provinsi, kini objek survei sudah meliputi seluruh Pemda di Indonesia, baik itu pemerintahan provinsi (Pemprov) maupun pemerintahan kabupaten (Pemkab) dan pemerintahan kota (Pemko). Demikian juga Kementerian dan Lembaga. Survei tahun 2021 misalnya, ada 24 kementerian yang disurvei, 15 Lembaga, 34 Pemprov, 416 Pemkab dan 98 Pemko.
Objek survei juga masih terbatas. Masih hanya di empat OPD setiap Pemda. Yakni layanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Dinkas Kesehatan.
Untuk menilai seluruh OPD di setiap Pemda, memang tidak memungkinkan mengingat anggaran dan Sumber Daya Manusian (SDM) yang terbatas. Sehingga, ditetapkan empat OPD tersebut yang dinilai, karena memang dianggap sebagai unit layanan yang paling banyak diakses oleh publik.
Variabel Nilai
Setelah hasil survei untuk katagori Pemda ini dirilis di Sumut, tidak sedikit yang bertanya terkait variable nilai survei. Bahkan, ada yang mempertanyakan alasan penganugerahan predikat kepatuhan tinggi terhadap Pemda karena selama ini layanannya dinilai banyak dikeluhkan masyarakat.
Perlu dipahami, bahwa pelaksanaan survei ini mengacu pada pasal 15 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di pasal ini disebutkan bahwa, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar layanan publik. Yang dimaksud dengan penyelenggara layanan di sini adalah, seluruh instansi penyelenggara layanan yang memiliki layanan kepada masyarakat. Seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor camat, rumah sakit/Puskesmas dan sebagainya.
Tidak hanya sekadar kewajiban menyusun dan menetapkan standar layanan. Tapi lebih dari itu, penyelenggara layanan publik juga wajib mempublikasi isi standar layanan publik yang telah disusun dan ditetapkan melalui Sistem Informasi Layanan Publik.
Publikasi ini menjadi kewajiban, mengingat isi standar layanan publik merupakan hak masyarakat sebagai pengguna layanan. Ini diatur dalam pasal 18 UU No 25 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengetahui isi standar layanan. Jadi, masyarakat berhak bertanya isi standar layanan dari setiap instansi penyelenggara layanan publik.
