Standar Layanan
Lantas, apa itu standar layanan publik? Ini adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan. Standar layanan juga menjadi acuan penilaian kualitas layanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (7) UU No 25 tahun 2009.
Ada 14 komponen standar layanan publik sebagaimana tertuang dalam pasal 21 UU No 25 tahun 2009. Di antaranya, harus jelasnya dasar hukum layanan setiap instansi unit layanan, adanya produk atau jenis-jenis layanan, syarat layanan, sistem mekanisme dan prosedur (alur) layanan.
Kemudian, ditentukannya jangka waktu penyelesaian layanan, biaya/tarif layanan, sarana dan prasarana layanan. Pelaksana layanan yang kompeten, adanya pengawasan internal, adanya penanganan pengaduan di unit layanan, dan lain sebagainya.
Ke 14 komponen standar layanan inilah yang kemudian dijabarkan untuk melahirkan variable atau indikator nilai yang digunakan dalam survei atau penilaian kepatuhan standar layanan publik. Setiap indikator/variable diberi bobot nilai. Nilai setiap produk/jenis layanan menjadi nilai OPD. Dan akumulasi nilai seluruh OPD adalah menjadi nilai Pemda.
Dalam survei ini, yang dilihat adalah sejauh mana kepatuhan setiap unit/instansi layanan dalam mempublikasi atau memampangkan (tangible) standar layanan publik. Pemampangan isi standar layanan publik tersebut harus dilakukan secara manual di ruang-ruang layanan maupun secara elektronik seperti di website.
BACA JUGA: 275 Laporan Terkait Bansos Diterima Ombudsman
Dengan kata lain, bahwa Survei atau Penilaian Kepatuhan ini adalah untuk memotret sejauh mana tingkat kepatuhan setiap unit layanan (OPD) dalam melaksanakan kewajibannya, yakni menyusun, menetapkan dan mempublikasi isi standar layanan, baik secara manual di ruang layanan maupun secara elektronik melalui website yang dimiliki unit/instansi layanan tersebut.
Itu juga yang menjadi salah satu alasan sehingga ini disebut sebagai survei atau penilaian kepatuhan terhadap standar layanan publik. Karena pemenuhan standar layanan publik adalah kewajiban penyelenggara layanan. Dan, di sisi lain ini adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan.
Nah, berangkat dari hasil survei tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah daerah di Sumut masih sangat rendah dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi standar layanan publik. Sebab, dari 34 Pemda yang dinilai, hanya 8 Pemda atau 23,5% yang memiliki kepatuhan tinggi (Zona Hijau). Sedang 18 Pemda atau 52,9% masih memiliki Tingkat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning). Yang lebih parah, masih ada 23,5% atau 8 Pemda yang tersuruk di Kepatuhan Rendah (Zona Merah).
Memprihatinkan…!
