KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Upaya penyelamatan dan penertiban aset wakaf di Sumatera Utara memasuki babak baru. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kanwil Kemenag Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) tengah mematangkan rencana kerja sama strategis lintas sektoral guna mempercepat penyelamatan aset wakaf yang selama ini menghadapi berbagai persoalan administrasi hingga sengketa hukum.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Kanwil Kemenag Sumut dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (22/6/2026), di Kantor Kejati Sumut, Medan.
Kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) ini melibatkan lima lembaga sekaligus, yakni Kanwil Kemenag Sumut, Kejati Sumut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Kanwil Kemenag Sumut yang diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Zulfan Efendi, menyebut pertemuan tersebut menjadi titik terang dalam upaya penyelamatan aset wakaf di Sumatera Utara yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, dukungan Kejati Sumut menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh aset wakaf memiliki legalitas yang jelas dan terlindungi secara hukum.
“Terima kasih kepada Pak Kajati Sumut. Ini pertemuan yang sangat penting. Kita harus bergerak cepat untuk menertibkan wakaf di Sumatera Utara. Semoga langkah ini menjadi potensi bagi umat untuk maju bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, serta menghadirkan wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara,” ujar Zulfan Efendi.
Zulfan menjelaskan bahwa Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan saat ini terus melakukan pendataan seluruh tanah yang telah berstatus Ikrar Wakaf.
Data tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sistem digital agar jumlah dan status aset wakaf di Sumatera Utara dapat dipetakan secara akurat dan komprehensif.
“Kami terus berkoordinasi dengan KUA di seluruh wilayah Sumatera Utara agar memvalidasi data wakaf di wilayah kerja masing-masing. Target tahun ini seluruhnya bisa kita selesaikan,” katanya.
Langkah pendataan ini dinilai menjadi fondasi penting sebelum proses sertifikasi dan penataan aset wakaf dilakukan secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai masih banyak persoalan wakaf yang perlu segera diselesaikan, mulai dari sengketa kepemilikan, administrasi yang belum lengkap, hingga dugaan pemalsuan dokumen aset.
“Kita harus bahu-membahu. Perlu kita bongkar semua persoalan ini sampai selesai. Sebagai langkah awal, fokus kita ada di Kota Medan dan sekitarnya. Komitmen kita jelas, sengketa harus diselesaikan dan jika ada unsur pemalsuan data aset wakaf, maka harus ditindak tegas,” tegas Muhibuddin.
Menurutnya, seluruh pihak perlu memiliki target kerja yang jelas dan terukur. Tidak hanya mengejar sertifikasi aset, tetapi juga melakukan verifikasi ulang terhadap aset wakaf yang telah bersertifikat untuk memastikan pemanfaatannya sesuai peruntukan.
Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, Kejati Sumut juga mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus serta posko informasi dan pengaduan masyarakat terkait aset wakaf.
Muhibuddin menegaskan bahwa tujuan utama program ini bukan sekadar memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf, melainkan juga mendorong pemanfaatannya secara produktif untuk kepentingan masyarakat.
“Melalui legalitas yang kuat, semoga wakaf kita tidak sekadar tanah atau bangunan yang statis, tetapi harus produktif. Karena itu, seluruh pihak harus menjalankan peran masing-masing melalui pembinaan dan pengawasan agar aset wakaf tidak telantar dan mampu bertransformasi menjadi wakaf produktif,” ujarnya.
Dengan sinergi antara Kemenag, Kejati, BWI, BPN, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diharapkan persoalan aset wakaf yang selama ini menjadi kendala dapat diselesaikan secara bertahap. Selain memberikan kepastian hukum, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi wakaf dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. (KSC)
