KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPW JPKP) Sumatera Utara (Sumut) menyoroti keras kegiatan reklamasi atau penimbunan gabion di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan. Aktivitas tersebut menuai penolakan dari masyarakat nelayan, Kamis (9/3/2026).
Sorotan ini menguat setelah tim DPW JPKP Sumut turun langsung melakukan investigasi lapangan di wilayah Bagan Deli. Dalam penelusuran tersebut, pengurus JPKP Kamaludin (Kamay) dan Zainuddin menemukan sejumlah indikasi persoalan, baik dari aspek hukum maupun dampak sosial terhadap masyarakat pesisir.
Ketua DPW JPKP Sumatera Utara, Rudy Chairuriza Tanjung, SH, menegaskan bahwa kegiatan reklamasi itu berpotensi melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan, terutama di bidang kelautan, lingkungan hidup, dan perlindungan hak nelayan.
BACA JUGA: Pelindo Layani 13 Ribu Lebih Penumpang di Terminal Bandar Deli Belawan Hingga H-6 Lebaran 2026
“Temuan investigasi internal kami di lapangan, khususnya di Bagan Deli, menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran hukum dan pengabaian terhadap hak masyarakat nelayan,” ujar Rudy.
Temuan Investigasi di Lapangan
DPW JPKP Sumut menurunkan tim untuk menelusuri langsung kondisi di kawasan pesisir. Hasil investigasi menunjukkan adanya dugaan persoalan serius terkait perizinan dan dampak aktivitas reklamasi terhadap masyarakat nelayan yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut.
Dugaan Pelanggaran Regulasi dan Lingkungan
Dalam kajian awal, DPW JPKP Sumut menemukan beberapa dugaan pelanggaran. Kegiatan reklamasi itu diduga tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) maupun izin reklamasi dari otoritas berwenang. Kondisi ini dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
BACA JUGA: Praktisi Hukum Rion Aritonang Desak KPPU Awasi Persaingan Usaha di Pelabuhan Belawan
Selain itu, aktivitas reklamasi yang berdampak luas seharusnya memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). DPW JPKP Sumut menilai ketiadaan atau ketidaklibatan masyarakat terdampak dalam penyusunan AMDAL berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dari sisi sosial, JPKP juga menilai aktivitas tersebut mengganggu hak nelayan dalam mengakses wilayah tangkap, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Selain itu, JPKP juga menyoroti potensi maladministrasi akibat minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
Rudy menegaskan bahwa jika kegiatan itu terbukti tidak memiliki izin lengkap dan dokumen AMDAL yang sah, maka pihak terkait harus segera menghentikannya.
“Kami melihat ada potensi pelanggaran hukum yang serius dalam kegiatan reklamasi di PPS Gabion Belawan. Negara tidak boleh mengorbankan hak hidup nelayan demi proyek yang tidak transparan dan tidak partisipatif,” tegasnya.
BACA JUGA: Tim Gabungan Polres Pelabuhan Belawan dan Jatanras Polda Sumut Bekuk Tiga Pelaku Tawuran Belawan
Dampak Terhadap Nelayan dan Tuntutan JPKP
Hasil investigasi DPW JPKP Sumut juga mencatat sejumlah dampak yang sudah dirasakan masyarakat nelayan. Dampak tersebut meliputi terganggunya akses keluar masuk kapal nelayan, penyempitan jalur pelayaran tradisional, berkurangnya wilayah tangkap, meningkatnya potensi banjir rob, serta kerusakan ekosistem pesisir dan mangrove.
Atas kondisi tersebut, DPW JPKP Sumatera Utara menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian sementara seluruh kegiatan reklamasi atau moratorium, audit menyeluruh legalitas proyek, serta pembukaan transparan dokumen AMDAL dan perizinan.
Selain itu, JPKP juga meminta pelibatan masyarakat nelayan dalam setiap proses pengambilan keputusan, jaminan perlindungan wilayah tangkap dan jalur pelayaran, serta pengusutan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.
Rudy menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk menempuh langkah hukum jika diperlukan.
“Kami berdiri bersama masyarakat nelayan. Pembangunan harus berkeadilan, bukan merampas ruang hidup rakyat,” tutup Rudy. (KSC)
REPORTER: Benny Setiawan
