EDITOR: Fik Sagala
LAPORAN: Tim Redaksi
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Ketua Wilayah Ikatan Sarjana Alwasliyah Sumut, Abdul Thaib Siahaan meminta secara tegas agar mafia pengoplos gas elpiji menghentikan kegiatannya agar tidak merugikan masyarakat konsumen, Sabtu (16/8/2025).
“Kami sudah telusuri dilapangan, ternyata ada konsorsium transfusi yang mengubah gas subsidi 3 Kg menjadi non subsidi 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg,” ujar Abdul.
Secara gamblang, Abdul juga mengatakan, pihak telah mengetahui identitas jejaring mafia pengoplos elpiji, baik di wulayah Marelan, Selambo dan Selayang.
“Hentikan operasi. Jangan terus rugikan masyarakat. Lihat kondisi rakyat yang makin terhimpit. Elpiji itu juga bersubsidi. Uang rakyat juga itu,” sebut Abdul.
BACA JUGA: Satu Gudang Pengoplosan Gas Dan Gudang Penyimpanan Digrebek Bareskrim Mabes Polri, Ini Kata Poldasu!
Abdul juga mengatakan, pihaknya juga telah melakukan investigasi terkait pendistribusian gas elpiji hasil oplosan yang menyuplai ke sejumlah titik usaha yang membutuhkan gas elpiji dalam jumlah besar di Kota Medan.
“Kita investigasi. Kita telusuri dengan pola uji petik di sejumlah hotel, rumah sakit, restoran dan sejumlah café. Hasil penelusuran kita, elpiji disuplay dari konsorsium pengoplos gas dan jaringannya,” tambah Abdul.
Bahkan, Abdul menduga, tidak tertutup kemungkinan, gas hasil oplosan juga disuplay untuk instansi pemerintah.
“Kalau perusahaan swasta, meskipun salah, tapi masih bisa dimaklumi. Ini tergantung aparatur dan kebijakan dari Pemda itu sendiri, dalam hal ini Pemko Medan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah jika instansi pemerintah menggunakan elpiji hasil kejahatan, ini baru luar biasa,” tegas Abdul.
BACA JUGA: Sidang Pengoplos LPG KIM II: Pemodal Buron, Bareskrim Mabes Polri Hanya Seret Pekerja
Jika aktifitas mafia gas terus berjalan, sebut Abdul, akan berdampak pada berbagai lini, termasuk memicu kebijakan pemerintah menaikkan pajak sejumlah barang dan produk yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat termasuk gaji PPh 21. Ini bisa membuat gaduh ditengah masyarakat.
“Subsidi gas ini ternyata besar, dan menjadi persoalan yang krusial saat ini. Sebab, pemerintah selalu menggaungkan wacana yang dibalut dengan kata “subsidi” ketika bicara pajak. Kalau begini, siapa yang menikmati subsidi ini? Ya, mafia, kan? Dan jangan disalahkan kemudian jika terjadi chaos seperti di Kabupaten Pati,” kesal Abdul.
Abdul juga menyinggung penggerebekan salah satu gudang pengoplos elpiji di kawasan Marelan. Petugas mengamankan 8 orang dari lokasi dan tetalh ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses hukum 8 tersangka tidak diketahui publik secara umum.
“Apakah aparat bermain? Ini tandatanya,” ujar Abdul.
BACA JUGA: Kelangkaan Elpiji 3 Kg, MIGAS Watch Desak Pemerintah Tindak Mafia Gas
Pasca peggerebekan di kawasan Marelan, sambung Abdul, praktik pengoplosan berhenti sementara. Tetapi siapa yang dapat memastikan para pelaku tidak memindahkan kegiatan ilegalnya ke tempat lain?
“Aparat penegak hukum harus tegas bertindak. Jika tidak, kami akan memobilisasi massa untuk mengepung lokasinya karena kami sudah mengetahui alamat gudangnya meskipun berpindah-pindah,” jelas Abdul.
Pernyataan ini bukan isapan jempol belaka. Abdul mendesak Polda Sumatera Utara (Poldasu) untuk menggrebek sejumlah titik yang disinyalir kuat menjadi lokasi pengoplosan gas elpiji seperti di kawasan Jl. Pancur Siwah dan Jl. Bungan Ncole, Kecamatan Medan Selayang.
“Polda harus tegas. Begitu juga dengan Pertamina. Praktik ini rugikan rakyat. Rakyat sudah sangat menderita saat ini. Jika tidak, kami akan mobilisasi massa untuk datangi lokasi itu,” tegas Abdul. (KSC)
