“Sekolah-sekolah yang (bangunannya) tidak kuat, dicabut izinnya atau pajak dinaikkan demi memastikan keamanan peserta didik dan gurunya,” imbuh Rahmawati.
Peran guru, menurut ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah, sangat sentral dalam menyosialisasikan kebijakan tanggap bencana. Sayangnya, sejauh ini menurut Danang, kurang dari 10 persen sekolah yang sudah melakukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Secara acak, Danang menanyakan ke sekolah-sekolah mengenai latihan tanggap bencana. Hasilnya, dari Aceh sampai Papua,…
“Hampir 99 persen di sekolah mereka memang belum pernah mengadakan kegiatan pendidikan atau pelatihan tanggap bencana. Kalau pun ada di beberapa sekolah, biasanya hanya di ekstrakurikuler, misalkan Pramuka atau PMR. Yang kedua, kalau pun ada, tidak konsisten,” ujarnya.
Ia berharap guru akan lebih sering dilibatkan dalam tanggap bencana dengan pelatihan. Mereka akan ketuk tular ke sesama guru dan peserta didik sehingga semakin luas orang yang sadar tanggap bencana dan siaga.
Wujud kesiagaan, kata Rahmawati, antara lain tersedianya tas siaga bencana yang siap diambil ketika terjadi bencana. Tiap rumah dan masing-masing anggota keluarga, harus mempunyai tas ini.
Selain itu, kata Muhari, perlu persiapan sehingga bila terjadi bencana, seseorang harus mampu bertahan dalam 3 x 24 jam. (VOA)
