KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Memasuki musim penghujan Oktober 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang (rob).
Langkah strategis ini dipimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut sebagai respons terhadap transisi ekstrem dari kemarau panjang ke curah hujan tinggi yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
“Gubernur Sumatera Utara langsung merespons cepat dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 187.54/5/IMSD/2025 tentang peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah di wilayah Sumut,” kata Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (8/10/2025).
BACA JUGA: Pemprov Sumut Ajak Daerah Aktif Ajukan Dana Rehabilitasi Bencana ke BNPB
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Dalam instruksi tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta seluruh bupati dan wali kota untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana.
“Pencegahan harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Ini bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” tegas Tuahta.
BACA JUGA: Basarnas Siap bangun Kantor di IKN: Komitmen dalam Penanganan Tanggap Darurat dan Bencana
Catatan Bencana 2024 Jadi Evaluasi
Berdasarkan data BPBD Sumut, sepanjang tahun 2024 tercatat 677 kejadian bencana di wilayah Sumut dengan rincian; sebanyak 172 bencana tanah longsor, 155 banjir, dan 3 bencana gelombang pasang.
“Angka ini cukup tinggi. Karena itu, tahun ini kita harus jauh lebih siap dalam melakukan mitigasi dan respons cepat,” tambah Tuahta.
BACA JUGA: Sekdaprov Sumut: BPBD Harus Siaga Hadapi Bencana Alam dan Sosial, Unjuk Rasa Juga Diwaspadai!
Dukungan Anggaran dan Penguatan Kelembagaan BPBD
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk penguatan BPBD di kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk pengadaan peralatan kebencanaan serta peningkatan kapasitas personel.
“Bantuan akan disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana di setiap daerah. Wilayah rawan karhutla, misalnya, akan menerima peralatan berbeda dibandingkan daerah rawan banjir,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov juga menyediakan anggaran sebesar Rp600 juta untuk bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana, mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sanitasi.
BACA JUGA: Badan-badan Pemantau Peringatkan Potensi Bencana Sepanjang Tahun 2025
Warga Harus Waspada, Bukan Panik
BPBD Sumut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik dalam menghadapi musim penghujan 2025. Pemerintah daerah diminta aktif memantau kondisi lapangan dan memperkuat sistem peringatan dini.
“Kita berharap seluruh pihak mengambil peran aktif dan tidak hanya bersikap reaktif setelah bencana terjadi,” tutup Tuahta. (KSC)
