Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumut diminta untuk bisa berperan aktif melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan. Terutama terkait masalah data ganda, data anomali dan data kematian, serta menuntaskan perekaman KTP dengan sistem jemput bola.
“Saya minta segera tuntaskan permasalahan data kependudukan, agar pemutakhiran data kependudukan di Sumut bisa tercapai dan sebagai dukungan kita dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024,” ujarnya.
Melalui rapat ini, juga diharapkan, para peserta dapat berbagi pengalaman dan memberikan solusi bersama dalam menyelesaikan permasalahan data kependudukan di Sumut. Kepada narasumber juga diharapkan bisa memberikan pemahaman dan masukan, terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam rangka validasi data, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumut.
BACA JUGA: Gempa 6,0 SR Guncang Taput, Gubernur Sumut Kirim Bantuan dan Tim Tanggap Bencana
Sementara Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Tavipiyono melalui zoom mengatakan, data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kemendagri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.
Tavipiyono berharap dengan terwujudnya database kependudukan yang valid, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk pembangunan database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota. Juga dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka Pembangunan Database Penduduk Nasional. (Wl)
