KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan fiskal daerah tahun 2025, menyusul turunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan ini berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut, sekaligus mempersempit ruang gerak dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengungkapkan bahwa tekanan fiskal tersebut memaksa daerah lebih cermat dalam merancang strategi kebijakan ekonomi.
BACA JUGA: Dana Fiskal Bermasalah, DPRD Binjai Pilih Diam: Dugaan “Takut” Mulai Mencuat
“Memang kita ada penurunan dari APBD karena dana transfer dari pusat juga berkurang. Ini sangat berpengaruh terhadap ruang fiskal kita, termasuk dalam implementasi kebijakan fiskal daerah,” ujar Poppy saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Pertumbuhan Ekonomi Sumut 4,85 Persen, Efektivitas Fiskal Masih PR
Meski pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tercatat sebesar 4,85 persen, Poppy menilai efektivitas pemanfaatan anggaran masih perlu ditingkatkan.
“Kami terus mendorong agar realisasi anggaran bisa mencapai 100 persen supaya manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA: Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Masih Rendah, Target PAD 2025 Rp7,2 Triliun Terancam Tak Tercapai
BUMD Jadi Kunci Stabilisasi Harga dan Pengendalian Inflasi
Dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai sangat krusial. Poppy menekankan agar BUMD, khususnya di sektor pangan seperti Bulog dan perusahaan pangan milik Pemda, tetap membeli hasil pertanian lokal meskipun kualitasnya beragam.
“BUMD tidak boleh menolak gabah dari petani, apapun kualitasnya. Tapi kita juga harus pastikan BUMD tidak merugi. Fokusnya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat, bukan menekan pelaku usaha daerah,” tegasnya.
BACA JUGA: Bupati Asahan Ikuti HLM dan Capacity Building TPID yang Digelar Pemprov Sumatera Utara
Poppy juga mengakui dilema yang kerap terjadi di lapangan yakni menjaga stabilitas harga bagi konsumen, namun juga memastikan pendapatan petani tetap layak.
“Di satu sisi kita ingin petani sejahtera, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga inflasi agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok,” jelasnya.
Sinergi Antarwilayah dan Dorongan Produksi Lokal
Poppy menegaskan bahwa tidak ada satu daerah pun yang bisa memenuhi semua kebutuhan komoditas secara mandiri. Oleh karena itu, sinergi antarwilayah dan penguatan produksi lokal menjadi strategi jangka panjang.
“Sumatera Utara harus seimbang antara produksi dan konsumsi. Komoditas kita ada, tapi kalau uang beredar tidak ada, itu juga masalah,” sebut Poppy.
Langkah Strategis TPID Sumut Hadapi Inflasi
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut telah menjalankan berbagai langkah konkrit, mulai dari penguatan peran BUMD di sektor pangan, pembangunan Rice Milling Unit (RMU) untuk memperkuat produksi beras lokal, hingga penugasan BUMD untuk menyerap komoditas seperti cabai saat harga melonjak.
Poppy juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menginstruksikan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan fokus pada produksi lokal dengan melibatkan APBD, BUMD, Kelompok Aksi Daerah (KAD), dan pihak swasta.
“Kita harus produksi sendiri. Dana APBD diarahkan untuk memperkuat produksi dan distribusi. Kolaborasi dengan swasta juga sudah berjalan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Bupati Karo Hadiri High Level TPID se – Sumut
Inflasi Wajar Cerminan Ekonomi Sehat
Menutup pernyataannya, Poppy menyampaikan bahwa inflasi tidak selalu menjadi ancaman jika terjadi karena meningkatnya aktivitas ekonomi.
“Inflasi tidak boleh berkepanjangan. Tapi kalau inflasi muncul karena pertumbuhan ekonomi dan aktivitas produksi meningkat, itu justru pertanda ekonomi yang sehat,” tutup Poppy. (KSC)
