Epza: Anggota Dewan Labura Terjaring Aktivitas Dugem, Layak di PAW dan Diberi Sanksi Pidana

  • Whatsapp
Masalah Praktik Judi di Medan Barat Harus Ditindak Tegas
Eka Putra Zakran, SH MH, praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik

“Betapa kecewanya masyarakat melihat tingkah mereka ini. Mereka merupakan tokoh dan publik figur, jadi tidak baik prilaku mereka seperti itu. Secara stratifikasi sosial mereka berbeda dengan masyarakat umum. Mereka punya nilai lebih, makanya tidak pantas aktivitas dugem tersebut mereka lakukan,” tutur Epza.

Epza menambahkan bila dikaitkan dengan penerapan PPKM saat ini, para anggota dewan yang berpesta dugem itu harus mendapat sanksi hukum, karena telah memberi contoh negatif, membuat kegaduhan, kesemrautan ahlak (moral dan etika) ditengah masyarakat. Disatu sisi masyarakat diminta untuk tidak berkumpul dan berkerumun selama PPKM, tapi disisi yang lain ada anggota dewan yang melanggar aturan tersebut. Artinya berkumpul dengan wanita-wanita dalam pesta dugem adalah melanggar prokes.

Bacaan Lainnya

Sambung Epza, sesuai ketentuan pasal 4 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo pasal 14 huruf (a) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dalam pesta dugem tersebut terjadi pelanggaran prokes. Sebab itu, layak para anggota dewan itu dikenakan sanksi pidana.

Ia menerangkan salah satu aturan prokes yang wajib dipatuhi, yaitu menjaga jarak, dengan kata lain orang harus menghindari kerumunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu, orang diwajibkan memakai masker dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer.

BACA JUGA: Epza: Oknum Karutan Humbahas Harus Ditindak Tegas

“Berbicara mengenai penegakan hukum dan keadilan (law inforcement), aturan yang ada harus ditegakkan. Jangan tebang pilih terhadap siapapun. Sehingga hukum itu tegak sebagai panglima di Indonesia sebagai negara hukum. Intinya para pelaku pesta haram tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu baru adil,” papar mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan ini.

Sejatinya, kata Epza, mereka para anggota dewan terjaga ahlakul karimahnya (moral dan etikanya), memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah dengan berpesta dugem ditemani para wanita dan pil ektasi ini kan memberi contoh yang tidak baik. Selain berbau maksiat, juga diharamkan oleh negara dan agama.

Lebih lanjut Epza menuturkan saat ini kita masih dalam kondisi PPKM Level 4, jadi semua pihak harusnya mampu mebahan diri, menahan nafsu dari hal-hal yang bersifat menyimpang, termasuk berkumpul dan berkerumun yang notabene selama PPKM adalah dilarang.

“Saya mengapresiasi sikap Ketua DPRD Labura, Indra Surya Bakti yang menyatakan kelakuan lima anggotanya yang berpesta narkoba itu bukan dalam kondisi dinas. Sebab itu dia tidak akan menghalangi petugas dalam melakukan proses penyidikan, termasuk menggali dari mana anggota dewan tersebut mendapatkan pil ektasi,” tegas Epza.

Untuk itulah, kata Epza lagi, sudah pantas kiranya para anggota dewan tersebut diproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika.



Selain itu, lanjut Epza, mereka wajib di PAW karena telah berprilaku tidak baik, tidak amanah dan telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai anggota atau pimpinan partai politik.

“Mengenai PAW di atur dalam pasal 85 UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD dan DPRD serta pasal 8 huruf (g) UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik,” pungkas Epza (BNL)



Pos terkait