Pria yang akrab disapa Epza ini menuturkan mereka harusnya menjadi contoh. Artinya contoh yang baik. Bukan malah memberi contoh negatif dengan cara berkerumun, seolah tidak mengindahkan ketentuan prokes.
Pria yang merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan ini menerangkan perlakuan mereka yang berkerumun itu jelas, tidak menghargai keputusan Walikota Medan terkait diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Bagaimana mau memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, sementara DPRD dan ASN nya masih berkumpul atau berkerumun, ya nonsen lah. Intinya kalau memang gak patuh, aparat silahkan bertindak,” tutur mantan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Periode 2014-2018 ini.
BACA JUGA: DPRD Sumut Apresiasi Program Prioritas Wali Kota Medan
Selain itu, Sambung Epza, Sekretaris Dewan (Sekwan) harus bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi di kantor dewan dan diharapkan agar Gubsu mekakukan teguran serta evaluasi. “Jangan main-mainlah dengan PPKM Darurat ini. Kalau sudah diterapkan ya semua pihak harus patuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut Epza mengatakan terkait pembubaran kerumunan telah tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virua Corona (Covid-19). Artinya barang siapa berkerumun disaat PPKM ini, maka harus ditindak.
“Setiap orang harus mentaati himbauan aparat kepolisian, jika ada yang mencoba melawan petugas saat diberi himbauan untuk membubarkan diri, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Pasal 212, 216 dan 218 KUHP,” tutup Epza. (BNL)
