Diduga 30% Lebih PAD Sumut Bocor, PT SMM Harus Diusir dari Sumut

  • Whatsapp
H. Syahrul Efendi Siregar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut
H. Syahrul Efendi Siregar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut


MEDAN | kliksumut.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara (Sumut) yang diambil (dipungut) dari Pajak Daerah, restribusi daerah, Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dari PAD lainnya diduga ada kebocoran mencapai 30%-35%.

Hal ini disampaikan H. Syahrul Efendi Siregar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut. Kamis (04/06/20) saat dikonfirmasi melalui Media Sosial (medsos).

“Kebocoran ini diduga lemahnya kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD,” ujar Syahrul yang juga anggota Pansus Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019.

Dikatakannya, potensi kekayaan alam terdiri dari hutan sebanyak lebih kurang 3 juta hektar (Ha), dan 60% luas wilayah Sumut laut dengan panjang lebih kurang 1.300 Km. Sedangkan dari tambang, Sumut memiliki ladang timah hitam Dan Mineral Pengikut (DMP) seluas lebih kurang 7.800 Ha.

Baca juga : 6 Mantan Anggota DPRD Sumut Dipanggil KPK di Poldasu

“Diantaranya 3.500 Ha berada di Desa Vinarik, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padanglawas Utara. Sedangkan sisanya, sekitar 4.300 Ha ada di wilayah Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal,” terang Syahrul.

Lanjut Master Ekonomi Islam ini, belum termasuk pertambangan emas DMP di kabupaten Mandailing Natal  dengan perkiraan yang cukup luas 78,000 Ha.

“Diantaranya terletak di Desa Sinunukan, Kecamatan Natal, 35.200 hektare. Kecamatan Batahan  Madina juga memiliki lahan tambang emas seluas 13.400 Ha.Tak hanya di Madina. Padanglawas Utara, juga memiliki lahan untuk tambang emas sekitar 23 ribu Ha. Yakni di Desa Rokare Simaninggir, Kecamatan Padang Bolak seluas 9 ribu Ha. Desa Slombom Kecamatanan Padang Bolak Julu seluas 8.200 Ha dan Desa Garugur, Kecamatan Padang Bolak seluas sekitar 6.400 Ha,” jelas politisi PDI Perjuangan.

Syahrul juga menambahkan, bahwa potensi dari minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) menjadi salah satu penghasil terbesar dari  1,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Sumatera Utara.
Pada tahun 2016 mampu menghasilkan 3 juta ton dan 2019 meningkat tajam menjadi 6,6 juta ton.

“Selain itu, masih banyak lagi yang menghasilkan PAD seperti karet , kopi, coklat, rempah -rempah dan hultikultura,” ungkapnya.

Diutarakannya, Dari kunjungan petik PANSUS LKPJ DPRD sumut di lapangan bahwa diduga kebocoran PAD kerena tidak seriusnya Dinas terkait untuk mengelola pertambangan dan kerusakan lingkungan Hidup.

“PT Sorik Mas Mining (PT. SMM) di kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2009 -2020 sampai saat ini, telah berumur 23 tahun masih tetap dalam tahap penelitian. Karyawan yang ada di dalam Perusahan lebih kurang 300 orang,” sebutnya.

Diterangkannya, akses jalan ke lokasi PT. SMM tersebut tidak ada sama sekali. Diduga ini perusahaan terselubung dan untuk itu wajib diusir dari Wilayah Sumut.

Demikian juga halnya tambang PT Emas Martabe dikelola dan dioperasikan oleh PT Agincourt Resources. di Kecamatan Batang Toru, kabupaten Tapanuli selatan.

Dengan hasil tambang mulai berdiri tahun 2012 -2020 dengan luas lahan 130.300 hektar. Yang berada dalam Kontrak Karya (KK) generasi keenam dengan luas wilayah keseluruhan 1.303 km². sampai saat ini royalti yang diberikan kepemerintah propinsi Sumatera utara hanya 1,39 m sementara hasil penjualan tahun 2020  sebesar 10,5 Triliyun .

Baca juga : Mantan Anggota DPRD Sumut Diperiksa KPK di Poldasu

Syahrul yang juga Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Sumut, menyanyangkan kinerja Kepala Dinas terkait tidak serius mendukung program Gubernur Sumut untuk Bermartabat.

“Jika ada niat dan kerja keras serta adanya keseriusan OPD Sumut meningkatkan PAD pasti akan mencapai target 18,triliyun sampai dengan 21 triliyun,” tambahnya. (Alian)

Pos terkait