
JAKARTA | kliksumut.com – Akibat vonis penjara selama 3 bulan 15 hari terhadap Pimpinan Redaksi Banjarhits Dianta Putra Sumedi, Dewan Pers menilai ini adalah kecelakaan fatal untuk pemerintahan Presiden Jokowi atas presepsi Publik terhadap Iklim demokrasi dan kebebasan Pers.
Hal itu diungkapkan oleh seorang anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, menilai vonis penjara selama 3 bulan 15 hari terhadap Pimpinan Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi.
Baca juga : Pemred Banjarhits Divonis 3 Bulan Penjara Terkait UU ITE, Kematian Kebebasan Pers
“Sebab unsur-unsur negara tidak memperhatikan dampak dari keputusan tersebut dengan persepsi publik dan dunia internasional terhadap iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia,” ungkap Agus kepada wartawan, Selasa, 11 Agustus 2020 dan dikutip dari tempo.co.
Bahkan Agus mengatakan demokrasi, kebebasan pers, juga keberagaman merupakan hal yang selama ini bisa dibanggakan bangsa. Namun, ia menilai, negara abai melindungi kebanggaan tersebut.
“Jika untuk menjaga hal-hal yang masih bisa dibanggakan itu pun negara bersikap abai,” sebutnya lagi.
Sebab menurut Agus, sejak awal kasus ini dibawa ke polisi merupakan suatu kesalahan. Sebab, mempersoalkan produk jurnalistik semestinya menggunakan Undang-Undang Pers bukan undang-undang lain.
Maka Agus menilai penyidik Polda Kalimantan Selatan yang tetap meneruskan penyidikan kasus Diananta juga patut dipersoalkan. Sebab hal tersebut sama saja dengan mengabaikan nota kesepahaman Dewan Pers dengan Polri.
“Apalagi Dewan Pers sudah pernah membuat keputusan soal ini,” tambahnya.
Persoalanya ini adalah bahwa Pemimpin Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin dalam sidang yang digelar Senin, 10 Agustus 2020. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan 15 hari oleh hakim.
Sehingga Pemred Banjarhits Diananta didakwa melanggar UU ITE karena menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019.
Akibat itu berita kemudian dipermasalahkan oleh salah satu narasumber Diananta, yaitu Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia. Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggap bermuatan sentimen kesukuan.
Baca juga : Dewan Pers : Jangan Bermitra dengan Media Ilegal
Akan teyapi protes Sukirman telah dimediasi di Dewan Pers. Dewan Pers mewajibkan Banjarhits memuat hak jawab dan meminta maaf. Berita juga sudah dicabut. Namun, penyidik Polda Kalimantan Selatan tetap meneruskan penyidikan kasus tersebut. (red)








