Kemudian di ayat 2 belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil dan menengah serta nelayan. Penciptaan lapangan kerja. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum didaerah.
Lebih lanjut, disampaikan, harapan fraksi di rancangan P APBD 2022 tidak hanya sekedar formalitas saja seperti cakupan capaian, indikator kerja, tolak ukur dan target kerja saja.
BACA JUGA: AHY: Demokrat Akan Berkoalisi Untuk Indonesia Lebih Baik
“Namun, kami mengingatkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang sudah diberi amanah untuk dapat menyelesaika berbagai permasalahan yang sangat mendesak bagi warga Kota Medan saat ini. Kami sangat merasakan bahwa pasca naiknya BBM akan sangat berdampak kepada kenaikan harga disegala sektor. Dan, sudah pasti inflasi Kota Medan mengalami kenaikan dan juga akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan akan sedikit melambat,” tutupnya. (Alian)
