EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Ketimpangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terus menjadi isu utama di Sumatera Utara sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan akhir tahun (Catahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, situasi ini tercermin dari banyaknya konflik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat negara, yang pada akhirnya lebih sering merugikan masyarakat sipil.
LBH Medan mencatat sebanyak 248 pengaduan diterima sepanjang 2024, terdiri dari 133 pengaduan online melalui WhatsApp dan Instagram, serta 115 pengaduan langsung melalui konsultasi. Kasus-kasus yang dilaporkan meliputi 39 kasus pidana, 61 perkara perdata, 12 perkara Tata Usaha Negara (TUN), dan 3 kasus lainnya. Dari jumlah tersebut, LBH Medan mendampingi 40 kasus, termasuk 16 perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), 13 kasus pidana, hingga kasus menonjol seperti dugaan pembunuhan berencana terhadap wartawan Rico Sempurna yang melibatkan oknum TNI.
BACA JUGA: LBH Medan Kecam Pernyataan Ahmad Sahroni: Tidak Berperspektif Korban dan Cenderung Menyalahkan Masyarakat dalam Tragedi Yon Armed 2/KS
Sorotan Pelanggaran HAM Sepanjang 2024
Dalam laporan ini, LBH Medan menyoroti sejumlah pelanggaran HAM, termasuk:
– Kekerasan oleh aparat TNI dan Polri, termasuk dugaan pembunuhan satu keluarga wartawan Rico Sempurna.
– PHK dan pelanggaran hak-hak buruh, terutama di sektor industri.
– Kecurangan dalam demokrasi, yang mengindikasikan manipulasi oleh pihak-pihak berkuasa.
– Konflik agraria dan perampasan hak masyarakat adat.
Buruknya birokrasi, termasuk kasus korupsi seleksi PPPK Langkat yang merugikan ratusan guru honorer.
Khusus untuk kasus dugaan pembunuhan keluarga wartawan Rico, LBH Medan mengkritik lambannya proses hukum yang ditangani oleh POMDAM I/BB. Hingga kini, investigasi kasus tersebut terkesan tidak serius, memunculkan dugaan bahwa ada upaya melindungi pelaku dari kalangan TNI.
Korban yang Berjuang Demi Keadilan
LBH Medan memberikan perhatian khusus kepada dua korban pelanggaran HAM yang terus memperjuangkan keadilan, yakni Meilisya Ramadhani dan Eva Pasaribu. Meilisya, yang diduga dikriminalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Langkat karena mengungkap kasus korupsi, kini terus mendapat pendampingan hukum. Sementara itu, Eva berjuang mencari keadilan atas pembunuhan empat anggota keluarganya yang diduga dilakukan oleh oknum TNI.
Sebagai penghargaan atas keberanian mereka, LBH Medan memberikan Sertifikat Pembela HAM kepada Meilisya dan Eva dalam acara peluncuran Catahu ini.
Diskusi Publik dan Arah Penegakan Hukum 2025
Peluncuran Catahu 2024 ini juga dibarengi dengan diskusi publik, Senin (23/12/2024) di Kantor LBH Medan Jalan Hindu No.12 Medan yang menghadirkan tokoh-tokoh penting, di antaranya:
– Prof. Dr. Kusbianto, S.H., M.Hum, mantan Direktur LBH Medan.
– Yenni Chairiah Rambe, S.H., M.H., Direktur Eksekutif FITRA.
– Rianda Purba, Direktur Eksekutif WALHI Sumut.
– Armalia, Plt. Koordinator Kontras Sumut.
– Christison Sondang Pane, Ketua AJI Medan.
Diskusi ini membahas penegakan hukum dan HAM sepanjang 2024 serta memproyeksikan langkah strategis yang perlu diambil pada 2025 untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.
BACA JUGA: LBH Medan Serukan Penolakan “Serangan Fajar” di Pilkada 2024: Demi Demokrasi Bersih dan Masa Depan Bangsa
LBH Medan menyerukan agar semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil, bekerja sama demi memperbaiki kondisi HAM di Sumatera Utara. “Penegakan hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal keberpihakan kepada kebenaran dan keadilan,” tegas salah satu narasumber.
Dengan laporan ini, diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan keadilan dan menghentikan pelanggaran HAM di masa mendatang. (KSC)
