REPORTER: Juniker Berutu
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara. Penyerahan ini berlangsung di Kantor BPK RI Medan dan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, Kamis (27/3/2025).
Dalam sambutannya, Franc menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk kepatuhan serta komitmen Pemkab Pakpak Bharat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
BACA JUGA: Bupati Pakpak Bharat Pimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi: Fokus pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
“Penyerahan LKPD ini merupakan bukti nyata keseriusan kami dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Ini adalah komitmen yang terus kami pegang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Franc.
Sementara itu, Paula Henry Simatupang mengapresiasi kepatuhan Pemkab Pakpak Bharat dalam menyerahkan LKPD tepat waktu.
“Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan ini merupakan indikator awal yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ungkapnya.
LKPD: Indikator Kinerja Keuangan Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dokumen resmi yang memuat informasi terkait kondisi keuangan dan kinerja anggaran daerah dalam satu periode fiskal. Penyusunan LKPD mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi.
Dengan diserahkannya LKPD 2024, Pemkab Pakpak Bharat berharap dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang menjadi indikator tata kelola keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab.
BACA JUGA: Jelang Idul Fitri 1446 H, Wakil Bupati Pakpak Bharat Periksa Kesiapan Armada dan Personel Pemadam Kebakaran
Komitmen Pakpak Bharat Menuju Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Penyerahan LKPD ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya Pemkab Pakpak Bharat dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan transparansi keuangan yang semakin kuat, diharapkan pembangunan di Pakpak Bharat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. (KSC)
