KLIKSUMUT.COM | GUNUNGSITOLI – Aktivitas penggalian liar golongan C di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, diduga kuat masih beroperasi bebas meski sudah ada surat himbauan resmi dari pemerintah dan laporan polisi. Kerusakan lingkungan makin parah, tembok penahan milik pemerintah jebol, dan hingga kini belum ada tindakan tegas dari aparat.
Ironisnya, aktivitas alat berat jenis excavator masih terlihat di lokasi. Sementara warga dan Pemerintah Desa mengaku tidak tahu siapa pemilik proyek dan tidak pernah melihat izin operasional.
Berdasarkan Surat Himbauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli Nomor: 600/1398/PUTR/2026 tertanggal 22 Mei 2026 yang ditujukan kepada Pj. Kepala Desa Lasara Bahili, membuktikan bahwa Pemerintah Kota sudah lebih dulu mengetahui kegiatan tersebut.
BACA JUGA: Kadin Catat Piala Dunia 2026 Dorong Perputaran Ekonomi Indonesia Tembus Rp5 Triliun, Sektor Horeka dan UMKM Panen Cuan
Dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, Ampelius Nazara, ST, disebutkan bahwa hasil peninjauan lapangan menemukan kegiatan penggalian/ pengerukan tanah di Jl. Mistar Desa Lasara Bahili sedang berlangsung.
“Kegiatan tersebut tidak memiliki izin pemanfaatan ruang seperti diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Gunungsitoli. Kegiatan tersebut juga tidak melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tidak adanya rambu- rambu/ peringatan di sekitar area penggalian serta lokasi galian sangat dekat dengan jalan sehingga dapat membahayakan pengguna jalan,” bunyi surat tersebut.
Dinas PUTR meminta Pj. Kades Lasara Bahili untuk menghimbau pemilik agar menjaga kebersihan jalan dan menghentikan izin penggalian/ pengerukan tanah. “Karena dapat menyebabkan longsor serta segala hal yang ditimbulkan akibat dari kegiatan tersebut menjadi tanggungjawab dari pemilik tanah,” tegas surat itu.
Namun himbauan tertanggal 22 Mei 2026 itu hingga kini diabaikan. Galian justru terus berjalan.
Terkait hal tersebut, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/313/VI/2026/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA, warga bernama Setiaman Zebua, 45 tahun, resmi melaporkan dugaan tindak pidana ke SPKT Polres Nias pada 3 Juni 2026 pukul 16.45 WIB.
Dalam laporannya, Setiaman menyebut kejadian bermula pada Jumat, 22 Mei 2026 sekitar pukul 10.30 WIB. Saat itu ia mengetahui adanya keterlibatan terlapor dalam penyalahgunaan jabatan. Terlapor adalah atas nama Ampelius Nazara, ST yang juga merupakan Kepala Dinas PUTR Kota Gunungsitoli.
Dalam laporan disebutkan terlapor diduga membantu aktivitas galian ilegal tersebut dengan menyewakan excavator dan mobil dump truck kepada para pekerja di lokasi. Akibatnya, jalan umum dan tembok penahan yang berada di lokasi tersebut mengalami kerusakan.
Dugaan ini masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dua minggu setelah laporan, Polres Nias melalui Satuan Reserse Kriminal mengirim Surat Pemberitahuan Penelitian Laporan Nomor: B/517/VI/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 3 Juni 2026. Dalam surat tersebut, Polres Nias menyatakan pengaduan telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan, serta menunjuk Ps. Kanit III Aipda Netanilman Halawa, S.H dan Brigpol Gratia R. Telaumbanua, S.H sebagai penyidik.
Namun hingga Kamis, 26 Juli 2026 belum ada perkembangan signifikan. “Sampai sekarang belum ada pemanggilan lanjutan, belum ada penyitaan alat berat, dan galian masih jalan,” kata Setiaman kepada media.
Awak media Kliksumut.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada dua pihak terkait. Kepada Pj. Kepala Desa Lasara Bahili atas nama Tanôbadôdô Zebua terkait isi surat himbauan Dinas PUTR dan siapa pemilik aktivitas galian tersebut. Namun hingga detik ini belum ada respon.
Kemudian, hasil konfirmasi tindaklanjut Laporan Polisi, Kasi Humas Polres Nias Aiptu Aris Gulô, dalam keterangannya menyatakan bahwa saat ini Satreskrim Polres Nias telah meminta hasil audit terkait potensi kerugian negara akibat praktek ilegal tersebut, dan kita tunggu jawabnya singkat.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi lokasi memprihatinkan. Bukit di pinggir jalan telah terkikis. Satu unit excavator merek CAT masih terparkir di atas tanah yang labil. Di bawahnya, tembok penahan beton milik pemerintah retak dan sebagian roboh. Material galian berserakan di badan jalan.
Warga khawatir kondisi ini memicu longsor saat musim hujan tiba. “Kalau hujan deras, tanah ini bisa turun ke jalan. Ini kan akses warga. Siapa yang mau tanggung jawab?” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Selain merusak lingkungan, aktivitas ini juga diduga melanggar Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal 158 disebutkan: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.,
Sementara itu, pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengancam pidana bagi siapa saja yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Lebih anehnya, tidak ada satupun pihak yang berani buka suara soal siapa pemilik proyek dan alat berat tersebut. Beberapa kali media mendatangi lokasi, namun pekerja bungkam. Warga sekitar juga mengaku tidak pernah diajak musyawarah dan tidak tahu izinnya dari mana.
BACA JUGA: Perkuat Perlindungan Aparatur Desa, Pemkab Nias Barat Gelar Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan
“Kalau ini resmi, kenapa plangnya tidak ada? Kenapa orangnya sembunyi- sembunyi? Kami cuma mau tahu, ini legal atau tidak,” ujar warga lainnya.
Setiaman Zebua mendesak Kapolres Nias dan Pemko Gunungsitoli segera turun tangan. Ia meminta alat berat disita, aktivitas dihentikan, dan pemiliknya diproses hukum.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi jangan dengan cara merusak dan melanggar hukum. Ini uang negara juga yang dipakai bangun tembok penahan itu. Masa dirusak begitu saja lalu dibiarkan?” tegasnya.
Warga Lasara Bahili kini hanya bisa berharap. Berharap hukum benar- benar ditegakkan, sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi dan menelan korban. (KSC)
Reporter: Martinus Gea
