MEDAN | kliksumut.com – Mengingat masih banyak masyarakat yang mengkritik tentang pembangunan lampu jalan di Kota Medan, Pemko Medan akan melakukan koreksi melalui Inspektorat Kota Medan.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Medan Bobby Nasution usai melakukan Safari Ramadhan di Masjid Ar-Rahman jalan Marelan IX, kec. Medan Marelan, Kamis (30/3/2023).
BACA JUGA: Ketua DPRD Medan Minta BPK Harus Audit Pembangunan Lampu Jalan Kota Medan
“Saya sudah perintahkan inspektorat untuk memeriksa pengerjaan lampu jalannya, masalah speknya sesuai atau tidak, kalau ada kesalahan silahkan diperiksa kesalahanya,” kata Wali Kota Medan.
Secara aturan Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut belum bisa melakukan audit karena masih ada yang belum dibayar 100%.
“Karena belum dibayar 100% jadi belum bisa ditindak lanjuti oleh BPK,” ungkap Wali Kota Medan.
Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menambahkan dalam pembangunan lampu jalan ini ada tiga Perangkat Daerah yang ikut serta yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sudah dilebur, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi (SDABMBK) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan.
“Kemarin sudah saya sampaikan siapa duluan yang mulai melakukan pengerjaan, jadi saya sudah minta klarifikasi dari Dinas masing-masing untuk dapat menjelaskannya,” pungkas Wali Kota Medan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengatakan, pelaksanaan pembuatan Lampu jalan yang ada di kota Medan bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2022.
“Dimana untuk pelaksanaan pembangunan Lampu jalan tersebut menganggarkan sebesar Rp.25,7 Miliar,” kata Hasyim saat dikonfirmasi via selular.
Namun, ujarnya dalam pelaksanaan pekerjaan diduga asal jadi. Padahal niatnya pekerjaan itu untuk memperindah Kota Medan. “Dengan anggaran yang begitu besar, maka perlu pihak BPK mengaudit kinerja pelaksanaan Lampu jalan tersebut,” pinta Hasyim yang juga Ketua DPRD Kota Medan.
BACA JUGA: Pemko Medan Atau Wali Kota Tidak Mau Komentar Terkait Lampu Jalan Kota
Lanjutnya, Dan akan meminta Komisi di DPRD Medan yang membidangi kinerja pelaksanaan lampu jalan bersama instansi terkait serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Hal ini juga untuk mengetahui dimana permasalahannya. Sehingga terjadi hal yang tak sesuai diharapkan,” terangnya.
Sementara untuk BPK, katanya perlu mengaudit dengan tujuan apakah ada indikasi korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan penerangan lampu jalan. (Alian)
