MEDAN | kliksumut.com – Masalah dan tantangan pembangunan kota yang dihadapi cukup berat dan kompleks, apalagi selalu akan dipengaruhi kondisi perekonomian global, nasional dan regional. Oleh karenanya Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap APBD yang ditetapkan harus bisa efektif untuk mengantisipasi berbagai tantangan eksternal maupun internal yang ada seperti menjaga daya beli masyarakat, membina dan mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya UMKM, mengembangkan iklim investasi yang kondusif dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang menjadikan aktivitas ekonomi bekerja dengan efisien.
Hal ini disampaikan Bobby Nasution usai menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Gedung DPRD Medan, Selasa (13/9). Diharapkan, APBD nantinya dapat meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Bobby Menjawab Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Medan Terkait P-APBD Anggaran 2022
“Hal inilah yang kita maksud agar APBD didesain menjadi APBD yang sehat dan berbasis kesejahteraan. Apalagi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemko Medan untuk tahun 2023 menetapkan tema pembangunan kota yaitu “Akselerasi Pemulihan Kota Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Sosial, Pembangunan Infrastruktur Menuju Medan Berkah, Maju dan Kondusif,” kata Bobby Nasution.
Disisi lain, jelas Bobby, Pemko Medan juga mengharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian kota lebih baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, katanya, Pemko Medan menetapkan asumsi makro ekonomi dalam KUA TA 2023, pada proyeksi yang lebih optimis, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (Rp 294,3 triliun lebih), pertumbuhan ekonomi (5,5 %), inflasi yang lebih terkendali (4,0 %) dan lain-lain.
“Melalui asumsi-asumsi makro ekonomi tersebut, Pemko Medan juga sudah menyepakati kerangka anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja daerah, maupun pembiayaan. Dari sisi pendapatan daerah, disepakati ditetapkan sebesar Rp 7,2 Triliun lebih, sisi belanja daerah disepakati ditetapkan sebesar Rp 7,8 triliun lebih dan pembiayaan netto disepakati ditetapkan sebesar Rp 594,8 miliar,” ungkapnya.








