KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH ~ Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana penanganan bencana sepanjang tahun 2025 berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu ketidaktransparanan anggaran bencana tidak berdasar dan menyesatkan.
Juru Bicara Posko Bencana Banjir dan Longsor Aceh 2025, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa hingga 31 Desember 2025, dana bantuan dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Aceh tercatat sebesar Rp32.904.958.400. Bantuan ini merupakan respon terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 terkait bantuan keuangan untuk masyarakat terdampak bencana.
“Seluruh bantuan dari provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia tercatat secara resmi di RKUD dan penggunaannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Tidak ada dana yang dikelola di luar sistem,” tegas Murthalamuddin, Rabu (11/2/2026).
BACA JUGA: Ekbang Setdakab Sebut Pemkab Tapteng Terima Dana Bantuan Bencana Capai Rp18.9 Miliar
Penyaluran Dana Bencana Terpantau Ketat
Murthalamuddin menambahkan, Pemerintah Aceh telah mengawasi seluruh proses penyaluran dan penggunaan bantuan melalui review dan persetujuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Pengawasan ini memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian anggaran dengan ketentuan hukum. Setiap tahapan perencanaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban anggaran tercatat dalam sistem kontrol terintegrasi.
Sebanyak 70 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia ikut mendukung penanganan bencana Aceh. Dari total dana yang masuk, Pemerintah Aceh telah menyalurkan Rp26.774.964.200 kepada kabupaten dan kota terdampak melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam dua tahap.
Pada tahap pertama, Pemerintah Aceh menyalurkan Rp8,8 miliar kepada 18 kabupaten/kota berdasarkan jumlah jiwa terdampak, jumlah pengungsi, dan status kebencanaan.
BACA JUGA: Korban Bencana Aceh Terima Bantuan Sapi Meugang dari Presiden Prabowo
Tahap kedua menyalurkan Rp17.974.964.200 kepada 11 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi akses wilayah, jumlah pengungsi, tujuan daerah pemberi, dan tingkat kedaruratan bencana.
“Sistem BKK bersifat transit administratif di Pemerintah Aceh. Dana langsung disalurkan ke kabupaten/kota, dan pendistribusiannya dilakukan masing-masing daerah sesuai ketentuan,” ujar Murthalamuddin.
Pemerintah Aceh akan menggunakan kembali sisa bantuan keuangan sebesar Rp5.629.994.200 pada tahun anggaran 2026.
BTT dan Bantuan Logistik Fokus pada Penanganan Darurat
Selain BKK, Pemerintah Aceh mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp80.973.612.274, termasuk bantuan Presiden Rp20 miliar. Hingga akhir 2025, Pemerintah Aceh mencairkan Rp71.490.612.745 kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Sisa anggaran BTT Rp21.272.642.507 digunakan pada tahun anggaran 2026 hingga berakhirnya status tanggap darurat.
BACA JUGA: Kemensos Kirim Bantuan Tambahan untuk Korban Longsor Cisarua, Santunan Meninggal Rp15 Juta
Penggunaan BTT fokus pada belanja darurat, termasuk logistik dan operasional kemanusiaan. Hingga akhir 2025, Dinas Sosial menyalurkan sekitar 695 ribu ton logistik ke kabupaten/kota terdampak berat. BTT juga mendukung operasional relawan Posko Tanggap Darurat.
Murthalamuddin menegaskan bahwa kementerian telah menyalurkan secara langsung bantuan Rp20 miliar dari Kementerian Sosial kepada penerima manfaat, dan tidak masuk pengelolaan anggaran Aceh.
“Pemerintah Aceh tidak mengelola 20 miliar dari Kemensos. Pihak Kemensos menyalurkan sendiri bantuan tersebut secara langsung,” tegas Murthalamuddin.
Dengan demikian, total anggaran penanganan bencana 2025, yang berasal dari bantuan daerah dan BTT Pemerintah Aceh, mencapai Rp113.878.570.674. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
