Bahas PPKM, Gubernur Sumut Ajak TNI dan Polri Siapkan Jajaran

Bahas PPKM, Gubernur Sumut Ajak TNI dan Polri Siapkan Jajaran
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak memimpin rapat koordinasi dengan Bupati dan Walikota se-Sumut terkait pelaksanaan PPKM, di Ruang Rapat Catur Prasetya, Lantai 4, Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Sabtu (7/8/2021) malam.

Dengan kebijakan PPKM sesuai instruksi Pemerintah Pusat ini, diakui Gubernur, ada penurunan tingkat perekonomian. Karena masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, dibatasi geraknya, bahkan tidak sedikit yang me-rumah-kan karyawannya akibat aturan pembatasan jam operasional serta jumlah orang.

“Penanganan ini, saya mohon tiga hal kepada kita semua. Pertama loyalitas, dimana kita harus mengikuti instruksi dari atas. Kedua, kita harus punya harga diri bersama. Agar jangan terus-terusan Sumut ini jadi bahan pembicaraan hingga tingkat Menteri dan Presiden. Jadi mari kita jaga nama baik kita, jangan buat yang jelek,” sebut Edy Rahmayadi.

Kemudian yang ketiga, lanjut Edy, bagaimana kerja sama antara pemerintah daerah dengan TNI/Polri. Di tingkat provinsi, ada Pemprov, Kodam I/BB dan Polda Sumut. Kemudian ada Pemkab/Pemko bersama Kodim dan Polres, hingga ke tingkat bawah, yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas bersama perangkat Desa.

BACA JUGA: Rakor Bersama Kepala BNPB, Wagub Sumut Sampaikan Pelaksanaan PPKM di Sumut

Senada dengan itu, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin menyampaikan komitmen bersama untuk bisa menjalankan instuksi pemerintah guna menangani pandemi Covid-19 yang masih memprihatinkan.

“Kita tentu yakin bisa bekerja sama, dan terus dilakukan evaluasi. Kepada Pemkab dan Pemko, untuk terus gencarkan gerakan penggunaan masker dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya alat pelindung tersebut,” sebut Panca.

Begitu juga dengan TNI, Pangdam I/BB Hassanudin menyatakan akan menyiapkan personel untuk upaya penegakan disiplin protokol kesehatan hingga tingkat Babinsa. Sehingga tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas langkah penanganan dimaksud. (Ika)

Pos terkait