TAPTENG | kliksumut.com – Pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), diduga tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Kondisi ini telah berlangsung dalam kisaran dua tahun terakhir.
Padahal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk memerintahkan, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau yang akrab disebut Penghulu.
BACA JUGA: Polres Tapteng Gelar Rekonstruksi, Adegan 6 Nyawa Korban Melayang
“Dari pengamatan kita dalam kurun 1 tahun belakangan, pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Pandan, tidak pernah dihadiri penghulu,” ujar Ketua DPD LSM Inakor Tapteng, Irwansyah Daulay, Senin (10/10/2022).
Irwansyah mengungkapkan, pelaksanaan akad nikah hanya dihadiri oknum pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan, yang nota benenya bukan Pegawai Pencatat Nikah, yang diangkat oleh Menteri Agama.
Oknum berinisial BG ini diutus oleh Kepala KUA Kecamatan Pandan, untuk mengawasi dan mencatat kegiatan akad nikah. Sementara, penghulu yang sah tidak pernah diberikan ruang dan waktu, untuk mengawasi dan mencatat pelaksanaan akad nikah.
“Selain Kepala KUA, Kecamatan Pandan ada 2 penghulu lainnya yang diangkat oleh Menteri Agama. Kedua-duanya tidak pernah diberdayakan. Semua pelaksanaan pengawasan akad nikah di kuasai oleh Kepala KUA dengan menugaskan BG,” ungkap Irwansyah.
Irwansyah menduga, penugasan BG mengawasi dan mencatat setiap pelaksanaan akad nikah, bertujuan agar honor yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014, menjadi miliknya. Jika 2 penghulu lainnya yang melaksanakan tugas pengawasan dan pencatatan, oknum Kepala KUA kemungkinan tidak akan kecipratan.
