Advokat Laporkan PN Binjai ke Bawas MA atas Dugaan Bukti Palsu

Advokat Laporkan PN Binjai ke Bawas MA atas Dugaan Bukti Palsu
KLARIFIKASI: Humas PN Binjai, Ulwan Maluf, S.H., M.H., menyatakan klarifikasi atas laporan dugaan bukti surat palsu yang disampaikan Advokat Tiopan Tarigan, Selasa (6/1/2026). FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | BINJAI ~ Advokat Tiopan Tarigan, melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial. Laporan itu menyoroti dugaan penggunaan bukti surat palsu dalam perkara perdata yang tengah bergulir.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi Medan telah memutus perkara tersebut yang menguatkan putusan PN Binjai. Saat ini, pihak terkait menunggu hasil kasasi di Mahkamah Agung. Sidang terakhir berlangsung di PN Binjai, dengan putusan lanjutan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada Selasa (6/1/2026).

BACA JUGA: PN Binjai Catat Peningkatan Penanganan Perkara Sepanjang 2025, Fokus pada Keadilan Restoratif

PN Binjai Tegaskan Bukti Belum Bisa Nyatakan Palsu

Kuasa hukum menduga adanya bukti surat palsu dalam persidangan. Namun, PN Binjai menegaskan bahwa suatu surat baru bisa dinyatakan palsu setelah ada proses hukum pidana yang menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terpidana.

“Sampai saat ini belum ada tersangka, sehingga tidak dapat dinyatakan bukti surat tersebut palsu,” tegas Humas PN Binjai, Ulwan Maluf, S.H., M.H.

BACA JUGA: Ketua PN Binjai Bungkam, Residivis Narkoba Dapat Vonis Ringan

Majelis Hakim Serahkan Pengawasan kepada Mekanisme Resmi

Terkait pelaporan Majelis Hakim, PN Binjai menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pengawasan. Majelis Hakim yang menangani perkara telah memberikan klarifikasi resmi melalui surat kepada Ketua PN Binjai, dengan surat tembusan kepada Bawas MA dan Komisi Yudisial sebagai bentuk transparansi.

PN Binjai juga mengingatkan semua pihak untuk menghormati asas hukum internasional Res Judicata Pro Veritate Habetur. Asas ini menegaskan bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat, kecuali ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkannya.

Bacaan Lainnya

“Prinsip ini harus kita junjung agar proses hukum berjalan sesuai aturan,” tutup Ulwan. (KSC)

REPORTER: Dody Ariandi

Pos terkait