Geger! LSM Pikad Desak Bawaslu RI Segera Copot Anggota Bawaslu Gunungsitoli Yang Sudah Divonis 9 Bulan Penjara! Terpidana Kok Masih Aktif?

Geger! LSM Pikad Desak Bawaslu RI Segera Copot Anggota Bawaslu Gunungsitoli Yang Sudah Divonis 9 Bulan Penjara! Terpidana Kok Masih Aktif?
Peter Sanjaya Telaumbanua, S.H, Ketua Pijar Keadilan (PIKAD) Indonesia. (kliksumut.com/M. Gea)

KLIKSUMUT.COM | GUNUNGSITOLI – Lembaga Swadaya Masyarakat Pijar Keadilan (LSM PIKAD) resmi melayangkan surat desakan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) agar segera menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli atas nama Nur Alia Lase.

Desakan itu disampaikan setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Nur Alia Lase maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, sehingga vonis pidana penjara selama 9 bulan terhadap yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam suratnya No. 85/PIKAD/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, LSM PIKAD menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan hukum bagi Bawaslu RI untuk menunda pemberhentian tersebut. Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 13132 K/PID.SUS/2026 tanggal 5 November 2026 yang menolak kasasi kedua belah pihak telah membuat vonis 9 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 10 hari kurungan sebagaimana diputuskan Pengadilan Tinggi Medan menjadi final dan mengikat.

BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Gunungsitoli Soroti Kinerja Pelindo Regional 1: Manajemen Dinilai Bobrok, RDPU Segera Digelar

Ketua LSM PIKAD, Peter Sanjaya Telaumbanua, S.H., menyampaikan bahwa kasus ini bermula dari perkara pungutan liar sekitar Rp5 juta di lingkungan Bawaslu Kota Gunungsitoli pada tahun 2023. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sempat menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp30 juta subsider 30 hari kurungan. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan mengubahnya menjadi 9 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 10 hari kurungan. Vonis itulah yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui penolakan kasasi.

Menurut Peter, fakta hukum tersebut sudah sangat jelas. Seorang Anggota Bawaslu yang telah dipidana penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara hukum sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu. Membiarkan yang bersangkutan tetap aktif, menandatangani surat, mengikuti rapat pleno, dan menerima hak-hak keuangan negara, adalah bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan masalah hukum baru.

Dalam surat desakannya, LSM PIKAD mengutip secara tegas ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena diberhentikan dengan tidak hormat, apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya.

LSM PIKAD juga meluruskan anggapan yang selama ini beredar di masyarakat, bahwa pemberhentian harus menunggu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, pemberhentian yang wajib didahului verifikasi DKPP hanya berlaku untuk Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e. Sedangkan pemberhentian karena dipidana penjara yang telah inkracht sebagaimana dimaksud huruf d, tidak wajib didahului verifikasi DKPP, karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu sendiri sudah menjadi dasar hukum yang cukup.

Bacaan Lainnya

Selain itu, LSM PIKAD menegaskan bahwa yang berwenang memberhentikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Bawaslu RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b UU No. 7 Tahun 2017. Bukan Bawaslu Provinsi, bukan Bawaslu Kota Gunungsitoli, dan bukan DKPP.

Peter juga mengingatkan bahwa pengajuan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) tidak menunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan penundaan eksekusi dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Bawaslu RI tidak memiliki alasan hukum untuk menunda penerbitan keputusan pemberhentian.

Adapun tuntutan yang disampaikan LSM PIKAD kepada Bawaslu RI adalah agar Bawaslu RI segera menggelar Rapat Pleno untuk memutuskan pemberhentian Saudari Nur Alia Lase, segera menerbitkan Keputusan Bawaslu RI tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, segera menonaktifkan yang bersangkutan dari segala tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, segera memproses Penggantian Antarwaktu (PAW) dengan menggantikan yang bersangkutan oleh calon anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk sisa masa jabatan periode berjalan, serta menyampaikan salinan Keputusan Pemberhentian tersebut kepada LSM PIKAD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Peter menegaskan, desakan ini bukan didasarkan pada kebencian pribadi atau kepentingan politik, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap marwah lembaga pengawas Pemilu. Menurutnya, bagaimana mungkin lembaga yang tugasnya mengawasi kejujuran Pemilu, justru di dalamnya masih ada anggota yang telah terbukti melakukan pungli dan telah divonis penjara, tetapi masih dibiarkan aktif.

BACA JUGA: Gubermur Sumut Minta Penataan Kampung Kreatif Gunungsitoli Prioritaskan Perbaikan Rumah Warga Miskin

LSM PIKAD juga mengingatkan bahwa jika pembiaran ini terus berlangsung, maka keputusan-keputusan Bawaslu Kota Gunungsitoli yang diambil dengan melibatkan yang bersangkutan berpotensi tidak sah secara hukum. Selain itu, honorarium dan fasilitas yang tetap diterima setelah tidak lagi sah menjabat berpotensi menjadi temuan kerugian keuangan negara.

Surat desakan tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli, dan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Hingga rilis ini diterbitkan, Bawaslu RI belum memberikan tanggapan resmi atas surat desakan tersebut. LSM PIKAD menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat benar-benar diterbitkan dan kursi yang kosong segera diisi melalui mekanisme PAW sesuai ketentuan yang berlaku.

Publik kini menunggu, apakah Bawaslu RI akan bertindak cepat dan tegas untuk menjaga marwah lembaga pengawas Pemilu, atau justru membiarkan seorang terpidana tetap duduk sebagai pengawas Pemilu di Kota Gunungsitoli. (KSC)

Reporter: Martinus Gea

Pos terkait