Ketua PN Binjai Bungkam, Residivis Narkoba Divonis Ringan

Aktivis Soroti Dugaan Permainan Pasal, Humas PN Binjai Tak Berani Buka Suara

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Polemik mewarnai dunia peradilan Sumatera Utara usai Pengadilan Negeri (PN) Binjai menjatuhkan vonis ringan terhadap HS (40), seorang residivis kasus narkoba. Padahal, sebelumnya HS pernah dihukum 15 tahun penjara oleh PN Medan, namun kali ini hanya diganjar 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan.

Keputusan ini pun langsung menuai sorotan tajam dari aktivis Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat). Mereka menduga kuat ada kejanggalan dalam proses persidangan dan menyerukan agar Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, serta KPK turun tangan.

Ketua PN Binjai Serahkan ke Humas, Humas Tak Bersedia Beri Pernyataan

Tim KLIKSUMUT.COM berusaha mengonfirmasi ke Ketua PN Binjai sekaligus Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Bakhtiar, S.H., M.H., namun dirinya hanya menyarankan agar awak media menghubungi Humas PN Binjai. Sayangnya, Mukhtar, S.H., M.H. selaku Humas hingga berita ini diturunkan tidak memberikan pernyataan resmi.

“Silakan konfirmasi dengan Humas PN Binjai, terima kasih atas informasinya. Salam,” demikian jawaban singkat Bakhtiar kepada KLIKSUMUT.COM, Senin (21/7/2025).

Mukhtar pun akhirnya membenarkan bahwa HS adalah residivis, namun tetap enggan berkomentar panjang lebar. “Ya, benar residivis, Bang,” jawab Mukhtar singkat via pesan, seraya mengaku sedang mengikuti rapat Zoom.

Granat Duga Ada Permainan Pasal, Vonis Tidak Proporsional

Menurut Rion Arios, S.H., M.H., Sekretaris Granat Kota Medan, putusan ini menyimpan banyak kejanggalan. Ia menilai vonis terhadap HS tidak mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku narkoba kambuhan.

“Ada sesuatu yang janggal. HS pernah divonis 15 tahun di PN Medan pada 2015, kini malah hanya dihukum 8 tahun, padahal barang bukti yang disita justru lebih banyak. Ini mencurigakan dan patut didalami,” tegas Rion.

Ia juga menambahkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sudah jelas disebutkan bahwa residivis seharusnya mendapat pemberatan hukuman, bukan keringanan.

Rion menuding ada praktik negosiasi pasal dan dugaan jual beli pasal yang bisa memicu kehancuran kredibilitas institusi peradilan. “Pasal-pasal seperti dijadikan komoditas. Ini sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” ungkapnya geram.

Detail Perkara: Nama Hakim dan Jaksa Disorot

Dalam perkara ini, majelis hakim yang menyidangkan HS terdiri dari, Bakhtiar, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Diana Gultom, S.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dengan Eridawati, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti.

Sedangkan dari pihak penuntut umum adalah Paulus Milvion Meliala, S.H., yang menuntut terdakwa selama 8 tahun. HS sendiri didampingi penasihat hukum Candoro Tua Manik, S.H. dan Rekan.

Seruan Evaluasi dan Intervensi Lembaga Pengawas

Granat meminta agar Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung segera mengevaluasi jalannya persidangan. Bahkan, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi dugaan penyimpangan hukum di lingkungan peradilan PN Binjai.

“Kalau begini terus, jangan heran kalau narkoba makin merajalela. Hukum jadi tidak punya wibawa kalau residivis bisa mendapat keringanan seperti ini,” ujar Rion.

Granat menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya soal menangkap bandar dan pengedar, tetapi juga soal penegakan hukum yang adil dan transparan di ruang sidang.

PN Binjai di Bawah Sorotan, Transparansi Dituntut

Kasus vonis ringan terhadap residivis narkoba ini mempertegas urgensi transparansi dan integritas aparat peradilan. PN Binjai kini berada dalam sorotan publik, dan publik menantikan tanggung jawab serta kejelasan dari pihak pengadilan**, terutama mengingat keengganan Humas untuk memberikan penjelasan.

Jika tidak ada perbaikan sistemik dan sikap terbuka dari lembaga peradilan, krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum hanya akan semakin dalam. (KSC)