KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang anggota DPRD Sumut himpun melalui kegiatan reses. Pemerintah akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai dasar penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Surya menyampaikan penegasan itu dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Laporan Hasil Reses II Tahun Sidang II/2025–2026 di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (25/2/2026). Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Ketua Sutarto, Salman Alfarisi, Ikhwan, serta para anggota dewan lainnya.
BACA JUGA: Wagub Sumut Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Sosial dan Penanganan Bencana
Aspirasi 33 Kabupaten/Kota Jadi Dasar Perencanaan
Setelah mendengarkan laporan hasil reses, Surya menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang anggota dewan sampaikan. Ia menyebut aspirasi itu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di 33 kabupaten/kota atau 12 daerah pemilihan (dapil) se-Sumatera Utara.
“Tentunya apa yang telah diusulkan, akan dinantikan realisasinya oleh masyarakat. Dalam hal lain, masyarakat juga diharapkan memahami bahwa pemerintah memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pendanaan,” sebut Wagub.
Surya memastikan pemerintah tetap mengupayakan realisasi usulan tersebut meski menghadapi keterbatasan anggaran. Pemerintah akan menyusun dan mengurutkan seluruh aspirasi berdasarkan skala prioritas, lalu mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen itu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
BACA JUGA: Bobby Pastikan Layanan Publik di 18 Daerah Terdampak Bencana Tetap Berjalan
“Selanjutnya kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses dan menyampaikan laporan hasil reses, serta telah menyampaikan penjelasan dan sosialisasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami ucapkan terimakasih,” jelas Wagub.
Sorotan Lingkungan, UHC, dan Penanganan Bencana
Dalam rapat paripurna tersebut, juru bicara dari masing-masing dapil memaparkan hasil reses yang berlangsung pada 5–14 Februari 2026. Para anggota dewan menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, hingga penguatan program sosial.
Juru bicara tim reses DPRD Sumut, Hendra Cipta, menekankan pentingnya pengawasan lingkungan, sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC), serta respons cepat dalam penanganan bencana.
BACA JUGA: Pertanyakan Anggaran Gebyar Pajak Sumut Rp28 M, Komisi C DPRD Sumut Ancam Libatkan APH
“Kami berharap pemerintah secara aktif melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian terkait program UHC perlu langkah sosialisasi yang intens agar masyarakat memahaminya sekaligus juga tahu manfaatnya. Begitu juga terkait penanganan bencana yang perlu langkah cepat bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota,” sebut Hendra Cipta.
Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, Pemprov Sumut menargetkan seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan yang paling mendesak. (KSC)
