Wagub Sumut Ajak Pemda Kooperatif dalam Audit LKPD 2025

Wagub Sumut Ajak Pemda Kooperatif dalam Audit LKPD 2025
AUDIT LKPD 2025: Wagub Sumut Surya meminta Pemda kooperatif selama audit LKPD 2025 untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. (FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya setiap OPD membantu tim pemeriksa dengan menyediakan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.

BPK RI mulai melakukan pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 sejak 18 Februari 2026. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026 dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

“Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang diperlukan tim pemeriksa,” kata Surya saat Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim LKPD se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro, No. 30, Medan, Rabu (19/2/2026).

BACA JUGA: Menkeu Purbaya Hadiri Entry Meeting BPK, Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkeu dan BUN 2025 Resmi Dimulai

Dorong Predikat WTP untuk Semua Pemda

Surya berharap Pemda yang sebelumnya belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memperoleh predikat tersebut pada LKPD 2025. Ia menekankan bahwa peningkatan tata kelola keuangan pemerintah daerah menjadi kunci akuntabilitas yang berkelanjutan.

Bacaan Lainnya

“Diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas kerja profesional dan independennya,” ujarnya.

BACA JUGA: KKP Gandeng Kejaksaan Agung dan BPKP Perkuat Pengawasan Intern Berbasis Pencegahan

Audit untuk Mitigasi Risiko Keuangan

Kepala BPK Perwakilan Sumut menegaskan bahwa audit ini bukan sekadar rutinitas, tetapi upaya strategis meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Paula berharap audit dapat membantu mengurangi risiko pengelolaan keuangan di tingkat Pemda.

“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” kata Paula.

Entry Meeting dihadiri Wagub Sumut bersama Pj Sekdaprov Sumut , OPD terkait, jajaran BPK RI Perwakilan Sumut, serta para bupati/wali kota, sekretaris daerah, dan OPD dari pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. (KSC)

Pos terkait