LHOKSUKON | kliksumut.com – Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 78 orang penyuluh pertanian formasi tahun 2019 yang berlangsung di aula Kantor Bupati Aceh Utara Landing Kecamatan Lhoksukon, Rabu, (7/4/2021).
Sekretaris BKPSDM Saifuddin, SSTP, MSP, dalam laporannya mengatakan pengangkatan 78 pegawai PPPK Aceh Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 645 Tahun 2020 tanggal 5 November 2020 tentang penetapan kebutuhan pegawai PPPK di lingkungan Pemkab Aceh Utara formasi tahun 2019 dari Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL – TB) Penyuluh Pertanian.
Disebutkan, sebanyak 78 penyuluh pertanian tersebut, sebanyak 31 orang berpendidikan SLTA (Golongan V) dan 47 orang sarjana S-1 (Golongan IX).
Baca juga : Danrem Baskoro: Personel Penerangan Miliki Peran Penting
“Mereka telah mendapatkan penetapan Nomor Induk sebagai pegawai PPPK dari Kantor Regional XIII BKN Aceh,” kata Saifuddin.
Menurut Saifuddin, para tenaga THL-TB Penyuluh Pertanian ini ditempatkan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebanyak 75 orang, dan pada Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 3 orang.
Sementara Wakil Bupati Fauzi Yusuf dalam arahannya mengatakan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ASN terdiri dari PNS dan PPPK.
Baca juga: Jokowi Teken Inpres Perintahkan Seluruh Elemen Pemerintahan Dukung BPJS Ketenagakerjaan
PNS merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan UU.
“Perbedaaan antara PNS dan PPPK adalah PNS mendapatkan jaminan pensiun, sedangkan PPPK tidak mendapatkanya,” kata Fauzi Yusuf.
PPPK dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jika dalam jangka waktu kontrak telah selesai, maka masa kerja PPPK bisa berakhir atau dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
